Infografis
Suara.com - Ketua Majelis Syura Partai Ummat Amien Rais menegaskan memang partainya mengusung basis politik identitas. Menurutnya, politik identitas diperlukan dalam berpolitik terlebih sebagai partai politik, sebab hal itu akan membedakan partai dengan robot.
"Nah kemudian ada baiknya saya garis bawahi, yes we are indentity political party. Kita mengusung identitas, karena kalau sebuah parpol tidak punya identitas itu nggak ada bedanya dengan robot bahkan sepert zombi, zombi itu mayat berjalan," kata Amien usai Rakernas Partai Ummat di Asrama Haji, Jakarta Timur, Rabu (15/2/2023).
Ia mengatakan, partai tanpa identitas maka moralnya menjadi tidak ada, hal itu justru akan menjadi bahaya. Amien kemudian memberikan contoh apa yang terjadi di Jerman bagaimana Partai Kristen Demokrat bisa menjadi pemenang kedua.
"Sehingga kita ini terus terang, ketika melihat dunia menjadi terbuka wawasan kita. tapi kalau cuma ngorek di dalam, terus hebat-hebatan sendiri ya ternyata kita ketinggalan zaman," ungkapnya.
Menurutnya, sejumlah elit di Indonesia justru terlalu berpandangan negatif terhadap politik identitas. Hal itu justru menjadi aib buat negara, di saat berbagai negara sudah menggunakan identitas dalam berpolitik.
"Di Swedia, Spain, Italia, di Belanda itu semua ada partai agama. Di sini memang aneh bin ajaib karena saya melihat, sementara politisi di negeri ini dan intelektualnya seperti parrot, burung beo, di sana mengatakan politik identitas berbahaya. This is verry aib. Sangat aib," tuturnya.
Lebih lanjut, Amien menegaskan, partainya akan jalan terus dengan keyakinannya menggunakan identitas dalam berpolitik. Ia menegaskan, ke depan juga akan menjadi oposisi.
"Apa kita bersedia jadi oposisi? itu kita setuju, mbahnya setuju, saking senangnya. jadi dalam situasi apa pun we are ready, because we love challenge, kita suka tantangan," katanya.
Lantang Politik Identitas
Sebelumnya, Ketua Umum DPP Partai Ummat Ridho Rahmadi secara lantang mengatakan, Partai Ummat adalah politik identitas. Menurutnya, bahwa politik identitas adalah politik yang pancasilais.
Hal itu disampaikan Ridho dalam pidato pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Partai Ummat ke-1 di Asrama Haji, Jakarta Timur, Senin (13/2/2023) lalu. Awalnya Ridho menyampaikan, bahwa partainya berkomitmen untuk melanjutkan agenda reformasi. Hal itu akan dilakukan lewat perjuangan dengan beberapa poin.
Pertama, menurutnya, Partai Ummat akan menggalakkan pengkaderan, untuk mencetak kader-kader ideologis yang memiliki kecerdasan teoritis maupun praktis, dengan mental manusia tauhid yang merdeka seutuhnya.
Kemudian kedua, Partai Ummat akan membangun organisasi yang berstandar modern, yang efektif dan efisien tata kelolanya, yang terintegrasi dengan kemajuan digitalisasi, serta diisi dengan kolaborasi dan koordinasi antara kader yang solid dan konsisten.
Nah menariknya pada poin ketiga, Ridho menyebut, jika pihaknya bakal akan melawan, dengan cara yang beradab dan elegan, narasi latah yang kosong dan menyesatkan, yaitu politik identitas. Di sini lah justru Ridho menyebut jika partainya adalah politik identitas.
"Kita akan secara lantang mengatakan, “ya, kami Partai Ummat, dan kami adalah Politik Identitas"," kata Ridho dalam pidatonya yang dikutip Suara.com lewat siaran ulang chanel Youtube Amien Rais Official, Rabu (15/2/2023).
Ia pun menjelaskan, maksud politik identitas itu. Menurutnya, tanpa moralitas agama, politik akan kehilangan arah dan terjebak dalam moralitas yang relatif dan etika yang situasional.
"Ini adalah proyek besar Sekularisme, yang menghendaki agama dipisah dari semua sendi kehidupan, termasuk politik. Dengan demikian perlu dipahami, bahwa sesungguhnya, justru politik identitas adalah politik yang Pancasilais," tuturnya.
Dalam semangat yang sama, kata dia, Partai Ummat juga akan membangun perjuangan dari masjid, sebagaimana Rasulullah Saw lakukan setelah hijrah.
Bagi umat Islam, menurutnya, selain tempat ibadah, masjid seharusnya menjadi pusat inkubasi ide dan etalase gagasan, menjadi ruang pertemuan pikiran untuk menyusun rencana dan strategi keummatan, dan menjadi titik nol sebuah perjuangan, termasuk di dalamnya jihad politik.
"Yang seharusnya dilarang di masjid bukanlah politik gagasan, tapi politik provokasi, keduanya sangat lah berbeda; yang seharusnya dilarang bukanlah politik persatuan, tapi politik segregasi, sekali lagi, keduanya sangat lah berbeda," tuturnya.
Sementara poin keempat, Ridho menyampaikan, pihaknya bakal mengajak seluruh pihak berkolaborasi membangun bangsa. Kemudian yang kelima, yakni Partai Ummat dalam Pemilu 2024 akan memeras pikiran untuk memberikan gagasan-gagasan.
Adapun poin keenam, Ridho menyampaikan, jkka Partai Ummat diberikan kekuasaan menang di 2024 pihaknya bakal menegakkan keadilan-keadilan multidimensional.
"Yang jelas, tidak akan pernah mau berkompromi dengan segala bentuk kezaliman," katanya.
