Infografis
Pembangunan di Papua
Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), Fatia Maulidiyanti menyebut jika penambahan Kodam di provinsi baru Papua dapat memperburuk kondisi kemanusiaan di sana.
Sebab, pemerintah selama ini kurang melakukan evaluasi atas pendekatan militeristik dalam menuntaskan konflik di Papua. Apalagi, cara itu juga disebutnya tidak pernah terbukti mampu menyelasikan masalah kemanusiaan di wilayah tersebut.
Sebelumnya, ada wacana empat provinsi baru Papua, yakni Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Barat Daya, dan Papua Selatan akan menjadi incaran pembangunan Kodam. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono merespon jika pihaknya akan memeriksa terlebih dulu lokasi yang tepat untuk rencana tersebut.
Tidak Sama dengan Polda
Prabowo menyinggung keberadaan Polda di tiap provinsi, sehingga menurutnya tidak ada masalah jika TNI menginginkan langkah serupa, yakni menambahkan jumlah Kodam.
"Polisi sudah ke arah situ, di setiap provinsi ada polda dan sekarang kita tingkatkan menjadi kodam. Sekarang sudah ada korem-korem (komando resimen militer)," ujar Prabowo.
Menurut pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, membandingkan Kodam dengan Polda dinilai tidak tepat karena institusi ini setara dengan TNI. Apalagi mereka memiliki kegentingan, sehingga tak bisa disamaratakan.
Kontributor : Xandra Junia Indriasti
