Cek Fakta
Suara.com - Pemerintah tegas menolak permintaan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) untuk menukarkan sandera mereka, Philip Mark Mertens dengan kemerdekaan Papua.
Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menegaskan Papua secara sah merupakan bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
"NKRI berdasar konstitusi dan berdasar hukum internasional, dan berdasar kenyataan faktual adalah bagian yang sah dari NKRI," kata Mahfud di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (15/2/2023)
Mahfud menuturkan tidak ada pilihan untuk menosiasikan NKRI.
Baca Juga: Kondisi Pilot Susi Air Usai Sepekan Disandera KKB: Pakai Kaus Papua Merdeka, Ditahan Sebagai Sahabat
"Oleh sebab itu tidak ada negosiasi soal itu, dan kami akan mepertahankan serta memberantas setiap yang ingin mengambil bagian secuil pun dari NKRI," kata Mahfud.
Utamakan Persuasi Bebaskan Sandera
Kekinian pemerintah membenarkan Pilot Susi Air Philip Mark Merthens disandera OPM. Mahfud memastikan pihak yang menyandera Philip ialah Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) pimpinan Egianus Kogoya.
Terbaru, pemerintah sedang mengupayakan pembebasan terhadap Philip melalui pendekatan persuasi.
"Kita sedang melakukan persuasi untuk bisa menyelamatkan sandera. Keselamatan sandera adalah prioritas. Oleh sebab itu persuasi pendekatannya," kata Mahfud di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (15/2/2023).
Baca Juga: Sempat Dibantah Panglima TNI, TPNPB-OPM Merilis Video Berisi Pilot Susi Air
Walau mengutamakan upaya damai dalam membebaskan Philip, pemerintah ternyata tidak menutup opsi lain. Tetapi Mahfud tidak menjelaskan opsi lain yang dimaksud.
"Tapi, kami tidak menutup opsi lain. Kami persuasi agar bisa bebas dengan selamat, damai, tanpa kisruh, tanpa ribut," kata Mahfud.
Tukar Sandera
Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) mengaku tidak akan melepas pilot pesawat Susi Air yang disandera sejak sepekan lalu. Mereka hanya ingin menukar nyawa pilot asal Selandia Baru, Philip Mark Merthens dengan kemerdekaan Papua.
Itu diucapkan oleh salah satu anggota TPNPB Kodap III Ndugama pimpinan Egianus Kogoya.
"Kami tangkap pilot bakal dilepas dengan Papua merdeka, kalau tidak pilot sama-sama mati di wilayah Kodap III," kata salah satu anggota TPNPB-OPM pimpinan Egianus Kogoya melalui sebuah video yang dikutip Suara.com, Selasa (14/2/2023).
Ia mau kalau seluruh negara membuka mata dan mendesak pemerintah Indonesia mengakui kemerdekaan Papua. Dalam kesempatan yang sama, anak buah Egianus Kogoya itu juga meminta kepada TNI dan Polri untuk tidak mengejar pasukan TPNPB-OPM.
Mereka mengancam akan membunuh pilot semisal ada pengamanan yang dilakukan TNI dan Polri.
"TNI Polri tidak boleh menghajar kami sampai, kalau kejar kami, kami akan tembak pilot," tegasnya.
Video lain yang dikirimkan oleh juru bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom juga memperlihatkan ketika mereka membakar pesawat Susi Air sebelum melakukan penyanderaan. Menurut salah satu anggota TPNPB-OPM, mereka tidak mencari logistik saat melakukan pembakaran pesawat dan menyandera pilotnya.
"Kami hanya mau merdeka," ujar salah satu anggota TPNPB-OPM pimpinan Egianus Kogoya.
NKRI Harga Mati
Sebelumnya, Anggota Komisi I DPR RI Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin menegaskan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan harga mati dan tidak bisa dinegosiasikan untuk kepentingan kelompok, termasuk Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM).
Diketahui TPNPB-OPM ingin menukar nyawa sandera mereka, yakni Pilot Susi Air Philip Mark Merthens dengan kemerdekaan Papua. Menanggapi itu, Hasanuddin menegaskan tidak bisa.
"Sikap kami NKRI harga mati. Jadi tidak bisa menegosiasikan wilayah kesatuan negara Republik Indonesia untuk kepentingan segelintir orang," kata Hasanuddin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (15/2/2023).
Hasanuddin mengatakan kelompok TPNPB-OPM sudah jelas melakukan tindakan-tindakan separatis. Karena itu negosiasi untuk menukar sandera dengan kemerdekaan Papua, tentu tidak bisa dilakukan
Kendati begitu, berdasarkan informasi yang diperoleh Hasanuddin mengatakan aparat kekinian sedang melakukan upaya negosiasi lainnya untuk membebaskan Philip.
"Sekarang tim dari Polda saya dapat informasi, akan mencoba melakukan negosiasi," ujarnya.
