Infografis
Suara.com - Kejaksaan Agung (Kejagung) melibatkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) pada perkara dugaan korupsi penyediaan Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kominfo Tahun 2020-2022. PPATK dilibatkan guna menelusuri aliran dana pada perkara korupsi tersebut.
Hal itu diungkapkan Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Agung (Dirdik Jampidsus Kejagung) Kuntadi saat menggelar konferensi pers di Kantor Kejagung RI, Jakarta Selatan pada Selasa (14/2/2023).
"Terkait PPATK, ya kami sudah dari awal, kami sudah undang PPATK untuk melakukan penelusuran transaksi keuangannya," kata Kuntadi.
Namun, Kuntadi belum mengungkap temuan dari PPATK, terkait pihak yang turut menikmati uang aliran dugaan korupsi.
Sementara itu, terkait dengan kerugian negara pada perkara ini Kejagung juga sudah berkoordinasi dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) untuk menghitung kerugian negara.
"Terkait dengan kerugian saat ini, masih kami koordinasikan dengan BPKP untuk proses penghitungan. Mengenai estimasinya nanti-lah kalau sudah ada pasti. Daripada nanti salah," kata Kuntadi.
Sementara itu pada hari ini, penyidik Kejagung melakukan pemeriksaan terhadap Menteri Komunikasi dan Informasi (Menkominfo) Jhoni G Plate dengan kapasitasnya sebagai saksi. Kuntadi menyebut saat diperiksa, Plate dicecar dengan 51 pertanyaan.
"Karena kapasitas beliau selaku menteri, Menkominfo. Untuk mengetahui sejauh mana pengawasan pengendalian kegiatan badan layanan umum yang berada di bawah tanggung jawabnya," jelas Kuntadi.
Selain Plate, penyidik juga memeriksa 5 saksi, empat di antaranya merupakan petinggi perusahaan. Mereka adalah K selaku Direktur PT Elabram System, TSBK selaku Direktur PT Menara Cahaya Telekomunikasi, DB selaku Direktur PT Telnusa Intracom, WL selaku Direktur Penjualan PT ZTE Indonesia, dan DA dari pihak swasta.
Baca Juga: Dirdik Jampidsus Kejaksaan Agung Angkat Bicara Soal Peluang Johnny G Plate Jadi Tersangka
Pada perkara ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan lima orang tersangka. Mereka adalah Komisaris PT Solitech Media Sinergy, Irwan Hermawan, Anang Achmad Latif (AAL) selaku Direktur Utama BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika, Galubang Menak (GMS) selaku Direktur Utama PT Mora Telematika Indonesia, Yohan Suryanto (YS) selaku tenaga ahli Human Development (HUDEV) Universitas Indonesia Tahun 2020 dan Mukti Ali tersangka dari pihak PT Huwaei Technology Investment.
