Kulak-kulik Bohir Politik Anies Baswedan

Bangun Santoso Suara.Com
Selasa, 14 Februari 2023 | 08:59 WIB
Kulak-kulik Bohir Politik Anies Baswedan
Mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan keterangan kepada wartawan di depan Ruang Sasana Bhakti Praja, Kantor Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Senin (17/10/2022). [Dok.Antara]
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Suara.com - Dalam percakapan sehari-hari, bohir biasanya merujuk pada pemberi modal dalam kegiatan politik. Bohir adalah penyokong modal bagi konstestan yang berlaga di ajang politik.

Banyak aral menyertai langkah Anies Baswedan maju di kontestasi Pilpres 2024. Sosok pria 53 tahun itu sukses menarik perhatian Ketum NasDem Surya Paloh yang kesengsem menjadikannya bakal calon presiden sejak jauh-jauh hari, bahkan saat masih menjadi Gubernur DKI Jakarta.

Selepas resmi dideklarasikan jadi bacapres NasDem, ujian datang bertubi-tubi. Anies yang dicap sebagai 'bapak' politik identitas kini diterpa soal utang piutang antara dirinya dengan Sandiaga Uno saat Pilkada DKI 2017 lalu.

Isu utang piutang Anies Baswedan mulanya diungkap pertama kali oleh Waketum Golkar, Erwin Aksa saat diskusi bersama Akbar Faizal di podcast you tube pada tanggal 5 Februari 2023.

Judul Podcast tersebut "Nasdem 'Serahkan Diri' Ke Golkar: Ternyata Anies Masih Utang Rp 50 M Ke Sandiaga Uno". 

Menurut Erwin, soal utang piutang itu masuk dalam perjanjian antara Anies dan Sandiaga termasuk soal pembagian tugas jika nantinya terpilih jadi gubernur dan wakil gubernur.

Ia mengungkapkan, perjanjian itu dibuat jelang Pilkada DKI 2017. Di mana menyusun adalah Erwin Aksa sendiri serta pengacara Sandiaga, Rikrik Rizkiyana.

Surat perjanjian ini dibuat atas dorongan paman Erwin Aksa, yakni politikus senior Jusuf Kalla.

Kata Erwin, Anies Baswedan meneken surat untuk meminjam uang sebesar Rp 50 miliar dari Sandiaga Uno di Pilkada 2017. Uang itu digunakan untuk membiayai logistik Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.

Baca Juga: Utang Piutang Anies dan Sandiaga di Pilkada DKI 2017, Fahri Hamzah: Tidak Boleh, Itu Permufakatan Jahat!

Surat perjanjian utang-piutang ini disusun oleh Rikrik, yang belakangan diangkat menjadi Komisaris Perumda Pasar Jaya saat Anies menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI