Infografis
Suara.com - Kabar mengenai dihapusnya BPJS kelas 1, 2, 3 tengah menjadi perbincangan publik. Kabar mengenai dihapusnya BPJS kelas 1, 2, 3 memang benar adanya. Ini tertuang dalam aturan BPJS Kesehatan terbaru. Lantas, apa saja aturan terbaru BPJS 2023? Berikut ini ulasannya.
Diketahui, aturan terbaru BPJS Kesehatan ini tertulis dalam Permenkes No 3 Th 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan.
Disebutkan dalam Permenkes tersebut bahwa ketentuan kenaikan kelas BPJS Kesehatan telah diatur dalam pasal 48, yang mana menyebutkan jika Peserta BPJS Kesehatan ingin naik kelas perawatan, maka harus bayar biaya untuk kenaikan kelas perawatan.
Hanya saja, dalam aturan BPJS Kesehatan terbaru menyebutkan bahwa kenaikan kelas perawatan ini tidak diperuntukan bagi beberapa kelompok. Adapun beberapa kelompok tersebut yakni sebagai berikut:
- Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan
- Pekerja Bukan Penerima Upah kelas 3
- Peserta BPJS yang Bukan Pekerja kelas 3
- Peserta BPJS yang didaftarkan Pemerintah Daerah
- Peserta Pekerja Penerima Upah yang kena PHK
Sesuai aturan baru seperti yang disebutkan di atas, berikut selisih biaya kenaikan kelas BPJS Kesehatan terbaru
1. Rawat jalan eksekutif: biaya maksimal Rp 400.000
2. Hak rawat peserta BPJS kelas 2 yang naik ke kelas 1: selisih biaya INA-CBG pada rawat inap kelas 1 dengan biaya INA-CBG pada rawat inap kelas 2
3. Hak perawatan kelas 1 naik kelas di atasnya kelas 1: Selisih biaya INA-CBG kelas 1 dengan biaya kelas di atasnya kelas 1 maksimal 75 persen dari biaya INACBG kelas 1
4. Hak perawatan kelas 2 naik kelas di atasnya kelas 1: Selisih biaya INA-CBG untuk kelas 1 dan kelas 2 ditambah maksimal 75 persen dari biaya INACBG kelas 1
Baca Juga: Rencana Bakal Dihapus, Apa Saja Perbedaan Fasilitas BPJS Kesehatan Kelas 1, 2, 3?
Perlu diketahui juga bahwa, untuk selisih biaya hak perawatan kelas 1 yang naik di atas kelas 1 dan hak perawatan kelas 2 yang naik di atas kelas 1, biaya untuk rawat inap tak berlaku jika tak melebihi biaya INA-CBG yang sesuai hak peserta.
