Infografis
Suara.com - Sebuah surat yang diduga sebagai surat pengakuan utang Anies Baswedan ke Sandiaga Uno saat Pilkada DKI 2017 beredar di Twitter. Yang mengunggah foto surat itu yakni akun @Miduki17 yang menggunakan nama John Sitorus.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem Ahmad Ali mengatakan, seharusnya Wakil Ketua Dewan Pembina DPP Partai Gerindra Sandiaga Uno harus menjelaskan mengenai surat tersebut.
"NasDem tidak punya kepentingan untuk urusan ini ya. Tapi ini menjadi aneh, saya pikir dengan tersebarnya surat itu semuanya menjadi jelas bahwa dalam perjanjian itu jelas tertulis, seharusnya Pak Sandi bisa menjelaskan itu supaya ini tidak menjadi isu liar," katanya saat dihubungi, Jumat (10/2/2023).
Namun, ia mengatakan, poin penting dalam surat tersebut kalau memang benar adanya, Anies meminjam uang bukan untuk kepentingannya pribadi. Melainkan hanya untuk pelunasan janji agar bisa memenangkan Pilkada DKI Jakarta 2017.
Baca Juga: Adu Kekayaan Anies Baswedan vs Sandiaga Uno yang Terseret Isu Utang Piutang
"Sehingga, kemudian Anies merasa punya tanggung jawab untuk memenuhi komitmen atau janji dari pak Aksa tersebut. Kan ada poin terakhir kalau kalah dia kembalikan atau membantu mengembalikan, artinya kalau membantu membalikkan artinya ada bertanggung jawab," tuturnya.
"Tapi kalau menang, Sandi membebaskan Anies dari hutang tersebut. Ya kan begitu kan," sambungnya.
Lantaran itu, Ali menganggap, urusan utang piutang tersebut seharusnya sudah selesai dan tak perlu dipermasalahkan. Terlebih, ketika isu tersebut muncul kembali Sandiaga harusnya bisa mengklarifikasi.
"Seharusnya ketika isu itu muncul Sandi mengklarifikasi itu sebagai suatu gentleman agreement dia kan. Bukan membiarkan itu menjadi isu liar. Harusnya surat itu tidak perlu keluar umpamanya tidak perlu beredar," tuturnya.
"Menurut saya sih beredarnya surat itu adalah jawaban terhadap Erwin Aksa, terhadap Sandi kan dan pihak-pihak yang selama ini membiayai dalam tanda kutip pilkada DKI," sambungnya.
Baca Juga: Ribut-ribut Soal Utang Rp 50 M, Berapa Dana yang Dihabiskan Anies-Sandi Buat Kampanye Pilkada DKI?
Surat Beredar
Sebelumnya, surat yang diduga sebagai surat pengakuan utang Anies Baswedan ke Sandiaga Uno beredar di Twitter. Pihak yang mengunggah foto surat itu adalah akun @Miduki17 dengan menggunakan nama John Sitorus.
Surat Pernyataan Pengakuan Utang III, demikian tajuk surat tersebut, dibubuhi materai dan diteken menggunakan nama Anies Rasyid Baswedan.
Keaslian surat tersebut belum bisa dipastikan. Hingga saat ini masih harus dipastikan lagi otentitas surat yang diteken pada 9 Maret 2017 tersebut.
Surat itu berisi tujuh butir pernyataan. Isi garis besarnya, yakni pengakuan dari Anies bahwa sudah tiga kali meminjam uang ke Sandiaga Uno setotal Rp92 miliar.
Dalam pinjaman ketiga, demikian surat tersebut, Anies disebut meminjam Rp42 miliar. Sebelumnya, ia sudah dua kali meminjam uang ke Sandi, pertama dengan jumlah Rp20 miliar dan kedua Rp30 miliar.
Uang tersebut akan digunakan untuk membiayai kampanye Anies dan Sandiaga dalam Pilkada Jakarta 2017 putaran kedua.
Dalam surat tersebut juga disebutkan bahwa uang itu dipinjam Anies karena Aksa Mahmud/Erwin Aksa, yang disebut sebagai pihak penjamin pinjaman - belum menyediakan dana kampanye seperti yang dijanjikan.
Surat yang belum jelas kebenarannya itu selaras dengan pengakuan Wakil Ketua Umum Golkar Erwin Aksa dalam podcast politikus Akbar Faizal di Youtube pada pekan lalu.
Dalam tayangan Youtube itu, Erwin Aksa -yang juga keponakan Jusuf Kalla- mengatakan Anies memiliki utang Rp50 miliar ke Sandiaga Uno di Pilkada Jakarta 2017. Utang tersebut belum lunas hingga sekarang, klaim Erwin Aksa.
Anies Baswedan, melalui juru bicaranya Sudirman Said, mengakui adanya pinjaman itu. Tetapi Sudirman mengatakan pinjaman tersebut dianggap lunas karena pasangan Anies - Sandi memenangkan Pilkada Jakarta 2017.
Mengenai soal lunas ini juga tertera dalam surat yang diunggah ke Twitter hari ini, khususnya pada poin 6 dan 7.
"Saya berjanji akan bertanggung jawa akan mengembalikan dan atau membantu upaya pengembalian Dana Pinjaman III tersebut jika Saya dan Bapak Sandiaga S Uno tidak berhasil terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada DKI 2017 dengan berkoordinasi dengan Pihak Penjamin," demikian isi poin 6.
"Dalam hal Saya dan Bapak Sandiaga S Uno berhasil terpilih menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta pada Pilkada DKI 2017, maka Bapak Sandiaga S Uno berjanji untuk menghapuskan Dana Pinjaman I, II dan III serta membebaskan Saya dari kewajiban untuk membayar kembali Dana Pinjaman I, II dan III tersebut. Mekanisme penghapusan Dana Pinjaman I, II dan III tersebut akan ditentukan kemudian melalui kesepakatan antara Saya dan Bapak Sandiaga Uno," demikian bunyi poin ke 7.
