Infografis
Suara.com - DPR RI melayangkan kritikan pedas pada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) karena menyetujui usulan Kementerian Agama (Kemenag) soal biaya haji. Sebelumnya BPKH setuju dengan usulan biaya haji rasio 70:30 atau 70 persen ditanggung jemaah dan sisanya ditanggung nilai manfaat.
Namun DPR menilai proporsi 70 persen biaya haji yang dibebankan ke jemaah itu terlalu tinggi. Mereka memberikan kritik harusnya BPKH bisa menggandakan nilai manfaat demi "mensubsidi" biaya haji yang dibayar jemaah. Jika tidak bisa, BPKH lebih baik bubar.
Simak deretan kritik pedas DPR ke BPKH berikut ini.
BPKH dianggap jadi kasir Kemenag
Komisi VIII DPR mengkritik BPKH yang sependapat dengan usulan biaya haji Kementerian Agama (Kemenag). Sebelumnya Kemenag mengusulkan biaya haji 70 persen ditanggung jemaah dan sisanya 30 persen ditanggung nilai manfaat.
Anggota DPR Fraksi PPP Syaifullah Tamliha menganggap sikap BPKH itu seperti kasir Kemenag. Ia menilai hal itu dapat menunjukkan kemungkinan terburuk dari pengelolaan dana haji.
"Sepertinya BPKH jadi kasir aja dari Kemenag. Belum apa-apa sudah loyo, ejakulasi dini, sependapat dengan Menteri Agama. Kita belum bahas secara final kok saudara sudah berasumsi seperti itu," kata Tamliha di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta Pusat, pada Kamis (9/2/2023).
Tamliha menilai BPKH harusnya punya jiwa entrepreneurship yang bagus dan pandai mencari peluang investasi. Sementara itu kesan yang disampaikan BPKH saat ini seakan memperlihatkan bahwa uang yang dipegang akan segera habis.
"Jika Allah memberi pemikiran yang sama, hati-hati duit saudara bisa terkuras. Saudara bilang duit akan habis itu suudzon pada Tuhan, pada Allah. Harus ada optimisme," ungkap Tamlia.
Baca Juga: Alasan Biaya Haji di Malaysia Jauh Lebih Murah dari Indonesia
BPKH sebaiknya bubar
