Infografis
Suara.com - Tanggal 9 Februari telah ditetapkan sebagai Hari Pers Nasional. Tentunya, terdapat sejarah panjang sebelum penetapan hari istimewa bagi jurnalis itu. Seperti apa sejarah Hari Pers Nasional?
Perayaan Hari Pers Nasional menjadi momen yang spesial bagi para wartawan atau orang-orang yang bekerja di bidang pers. Hari Pers Nasional ini dirayakan sebagai bentuk aspirasi dari perjuangan para wartawan dan pers Indonesia dalam memperoleh wadah dan wahana yang berlingkup nasional. Berikut sejarah Hari Pers Nasional? Mari simak ulasan selengkapnya di bawah ini.
Sejarah Hari Pers Nasional
Pada masa kemerdekaan Indonesia, wartawan memiliki peran yang besar yaitu aktivis pers dan aktivis politik. Kemudian dibentuklah organisasi Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) pada tanggal 9 Februari 1946.
Tujuan pembentukan PWI adalah untuk mewadahi aspirasi perjuangan wartawan dan insan pers di Indonesia. Selain itu, kehadiran PWI juga melambangkan kebersamaan dan kesatuan para jurnalis Indonesia.
Selain PWI ada organisasi pers lain yang terbentuk. Pada 8 Juni 1946, tokoh-tokoh surat kabar dan tokoh-tokoh pers nasional bertemu di Yogyakarta untuk mengikrarkan berdirinya Serikat Penerbit Suratkabar (SPS).
Sebenarnya SPS telah lahir jauh sebelum 6 Juni 1946, tepatnya empat bulan sebelumnya bersamaan dengan lahirnya PWI di Surakarta pada tanggal 9 Februari 1946. Karena peristiwa itulah, maka orang-orang mengibaratkan kelahiran PWI dan SPS sebagai “kembar siam”.
Di balai pertemuan “Sono Suko” di Surakarta pada tanggal 9-10 Februari 1946, para wartawan dari seluruh Indonesia berkumpul dan bertemu. Wartawan yang datang beragam, di antaranya adalah tokoh-tokoh pers yang sedang memimpin surat kabar, majalah, wartawan pejuang, hingga pejuang wartawan. Pertemuan besar pertama itu memutuskan beberapa hal, yaitu:
- Disetujui membentuk organisasi wartawan Indonesia dengan nama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI), dan diketuai oleh Sumanang Surjowinoto dengan sekretaris Sudarjo Tjokrosisworo
- Disetujui membentuk sebuah komisi yang beranggotakan Sjamsuddin Sutan Makmur (harian Rakjat, Jakarta), B.M. Diah (Merdeka, Jakarta), Abdul Rachmat Nasution (kantor berita Antara, Jakarta), Ronggodanukusumo (Suara Rakjat, Modjokerto), Mohammad Kurdie (Suara Merdeka, Tasikmalaya), Bambang Suprapto (Penghela Rakjat, Magelang), Sudjono (Berdjuang, Malang), Suprijo Djojosupadmo (Kedaulatan Rakjat,Yogyakarta).
Komisi 10 orang itu dinamakan juga “Panitia Usaha", hingga pada akhir Februari 1946, Panitia Usaha bersidang dan membahas masalah pers yang dihadapi. Kemudian mereka memutuskan untuk membentuk wadah yang dapat mengoordinasikan persatuan pengusaha surat kabar yang kemudian disebut Serikat Perusahaan Suratkabar.
Setelah itu, 26 tahun kemudian menyusul lahir Serikat Grafika Pers (SGP), di mana hal itu disebabkan karena usaha percetakan dalam negeri semakin merosot sejak tahun 60-an.
