Infografis
Suara.com - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengutuk aksi kekerasan yang terjadi di Papua, menyusul disanderanya pilot Susi Air oleh kelompok Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB OPM). Menurut Wakil Ketua DPR Dasco aksi tersebut tidak berperikemanusiaan.
"Ya sekali lagi memang Papua ini memprihatinkan dan kami mengutuk keras cara-cara yang tidak berperikemanusiaan," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (8/2/2023).
Dasco memandang saat ini sudah saatnya pihak-pihak terkait, yakni aparat mengambil langkah tegas dalam melakukan penanganan di Papua atas sikap dari TPNPB OPM.
"Saya pikir toleransi kita sudah cukup, kita harus ambil langkah tegas, dan Parlemen dalam hal ini DPR RI ini mendukung penuh upaya-upaya pemerintah dan aparat penegak untuk menegakkan hukum di Papua," kata Dasco.
Komisi I DPR RI meminta Polri beserta TNI melakukan komunikasi untuk segera melakukan pembebasan terhadap pilot Susi Air yang menjadi sandera oleh kelompok TPNPB OPM.
Hal itu diminta Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid. Meutya menekankan agar komunikasi serupa dapat juga dilakukan TNI.
"Saya minta pihak-pihak untuk berkomunikasi terutama juga dari TNI bagaimana agar pilot ini kalau betul disandera agar bisa segera dibebaskan," kata Meutya di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (7/2/2023).
Sebelumnya, mewakili Komisi, Meutya menyampaikan rasa prihatin atas kejadian pemnakaran pesawat Susi Air dan penyanderaan terhadap pilot. Ia berharap insiden itu cepat terselesaikan.
"Jadi yang pertama saya ikut prihatin dan mudah-mudahan ini segera dapat diselesaikan dan kalau memang disandera segera bisa dibebaskan," kata Meutya.
Baca Juga: TPNPB-OPM Klaim Bakal Kirimkan Foto dan Video Penyanderaan Pilot Susi Air
Bantah Disandera OPM
