Perjalanan Kasus Hasya, dari Arogansi Pensiunan Polri Berujung Permintaan Maaf Polda Metro Jaya

Farah Nabilla Suara.Com
Selasa, 07 Februari 2023 | 15:52 WIB
Perjalanan Kasus Hasya, dari Arogansi Pensiunan Polri Berujung Permintaan Maaf Polda Metro Jaya
Seorang mahasiwa Univeristas Indonesia (UI) bernama Muhammad Hasya Atallah tewas kasus tabrak lari yang diduga lakukan eks Kapolsek Cilincing. (tangkapan layar/ist)
Follow Suara.com untuk mendapatkan informasi terkini. Klik WhatsApp Channel & Google News

Kuasa hukum Eko Setio, Kitson Sianturi menyebut kecelakaan tersebut merupakan musibah yang tidak bisa dihindari. Karena itulah, Kitson berharap kasus tersebut bisa diselesaikan dengan cara-cara kekeluargaan.

"Nggak ada (ancaman yang dilakukan Eko). Ini kan Musibah yang tidak bisa kita hindari, jadi buat apa kita melakukan ancaman. Justru kita mau dengan cara kekeluargaan agar hal ini bisa terselesaikan," kata Kitson, Jumat (3/2/2023).

Polda Metro Jaya bentuk Tim Gabungan Pencari Fakta

Setelah mendapatkan sorotan dan kecaman dari masyarakat, Polda Metro Jaya akhirnya membentuk Tim Pencari Fakta untuk mengurai peristiwa kecelakaan tersebut.

"Akan membentuk tim untuk melakukan langkah-langkah pencarian fakta. Tim ini terdiri dari tim eksternal dan internal," kata Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran kepada wartawan, Senin (30/1/2023).

Menurut Kapolda, pembentukan Tim Pencari Fakta itu dilakukan atas titah Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Polisi temukan fakta baru, status tersangka Hasya dicabut

Setelah Tim Asistensi dan Evaluasi Polda Metro Jaya melakukan gelar perkara dan rekonstruksi dalam kasus kecelakaan yang menewaskan Hasya, polisi menemukan bukti baru, yakni adanya kesalahan prosedur dalam penetapan mehasiswa UI tersebut sebagai tersangka.

Karena itulah kepolisian meminta maaf dan akan mencabut status tersangka Hasya. Tak hanya itu polisi juga akan memulihkan nama baik hasya.

Baca Juga: Sempat Kabur, Mobil Fortuner Berpelat Polri Ditangkap Warga usai Tabrak Pemotor dan Terobos Lampu Merah di Rawamangun

"Ditemukan ketidaksesuaian administrasi prosedur sebagaimana diatur Peraturan Kapolri nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana, terkait proses penetapan status dan tahapan lainnya terhadap perkara itu," ujar Kombes Trunoyudo.

BERITA TERKAIT

REKOMENDASI

TERKINI