Infografis
Ketua MPR
Diketahui, Ketua MPR Bambang Soesatyo pun turut sepakat dengan usul Ketua Umum PKB, Cak Imin, bahwa gubernur tidak perlu dipilih secara langsung oleh masyarakat.
Ia menyebut bahwa gubernur sebaiknya ditunjuk langsung oleh pemerintah pusat. Ia mengatakan secara pribadi dirinya bersama dengan beberapa pihak tengah mengkaji ulang adanya wacana tersebut.
Hal tersebut dikarenakan apabila merujuk pada sejarah, gubernur dulu juga sempat dipilih oleh DPRD.
Politikus Golkar tersebut pun menegaskan bahwa pernyataannya ini tidak mewakili lembaga. Namun, tidak ada wacana menghapus jabatan gubernur seperti yang juga sempat disampaikan oleh Cak Imin.
Partai Solidaritas Indonesia (PSI)
Partai lain yang senada dengan Cak Imin adalah PSI. Namun, PSI tidak sepakat dengan usulan penghapusan jabatan gubernur dari sistem pemerintahan Indonesia.
Alih-alih dihapuskan, PSI memberikan usulan agar pemilihan Gubernur tidak dilakukan melalui pemilihan umum, melainkan langsung ditunjuk oleh presiden.
Ia memandang bahwa peniadaan Pilkada Gubernur akan memberikan efisiensi terhadap anggaran. Hal tersebut dikarenakan dalam praktiknya, pemilihan umum untuk memilih kepada daerah di tingkat provinsi tersebut membutuhkan alokasi dana yang tidak sedikit.
Baca Juga: Pro Kontra Usulan Cak Imin Soal Penghapusan Jabatan Gubernur
Tidak hanya itu, alasan jabatan Gubernur lebih baik ditunjuk oleh presiden adalah untuk membantu menyelaraskan kebijakan pemerintah pusat dan juga pemerintah provinsi. Dengan demikian, usulan penghapusan jabatan Gubernur tersebut harus lebih dikaji secara mendalam dengan menampung aspirasi khalayak umum.
