Infografis
Suara.com - Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putera, turut berkomentar usai Menko Marivest Luhut Binsar Pandjaitan meminta masyarakat tidak berburuk sangka kepada pemerintah dan jangan asal mengkritik apabila belum bisa berkontribusi ke negara.
Herzaky Mahendra Putra menyebut, bahwa setiap warga negara di Indonesia bebas menyampaikan aspirasi, pendapat, ide, termasuk menyampaikan masukan dan kritikan. Menurutnya, itu harus dipahami setiap pejabat negara.
"Pejabat pemerintah seharusnya dibekali pengetahuan dan pemahaman dasar mengenai negara demokrasi. Setiap warga negara bebas berbicara dan menyampaikan aspirasi, pendapat, ide, termasuk menyampaikan masukan dan kritikan, tanpa perlu merasa takut mendapatkan serangan, sensor, ataupun sanksi hukum," kata Herzaky kepada wartawan, Minggu (5/2/2023).
"Jangan alergi dengan kritikan, apalagi berupaya membatasi salah satu hak mendasar atau hak asasi manusia dalam berdemokrasi ini," sambungnya.
Baca Juga: Dipercaya Jokowi Jabat Macam-macam, Luhut Mendadak Curhat Disemprot Presiden
Menurutnya, Indonesia sudah menganut sistem demokrasi, sehingga dalam negera ada yang namanya prinsip check and balances. Begitu pun Demokrat yang kerap melempar kritikan, semata-mata untuk fungsi kontrol.
"Kalau kami, Demokrat, sebagai kekuatan penyeimbang di luar pemerintah, memberikan kritikan, seperti yang sering disampaikan oleh Ketua Umum kami, Agus Yudhoyono, maupun para anggota parlemen kami, itu malah diwajibkan," katanya.
Ia kemudian menyinggung negara otoriter yang apa pun kebijakan pemerintah, mau merugikan rakyatpun, tidak boleh ada yang mengingatkan, apalagi mengkritik dengan keras.
Lebih lanjut, ia menilai rakyat yang melakukan kritik juga boleh disampaikan tanpa solusi. Menurutnya, solusi itu harus dipikirkan oleh pejabat pemerintahan itu sendiri.
"Memang tidak mudah memimpin negeri. Apalagi kalau banyak pejabat yang merasa sudah berbuat banyak, tapi masyarakat tak merasakan manfaatnya," katanya lagi.
Baca Juga: Surya Paloh-Luhut Bertemu Lagi, NasDem Tak Masalah jika Disebut terkait Politik
"Memang perlu banyak belajar dari Pak SBY dan kader-kader Demokrat yang sudah sukses memimpin negeri selama 10 tahun. Bagaimana rakyat sejahtera, ekonomi tetap tumbuh, kondisi sosial politik stabil, tidak ada polarisasi ataupun perpecahan antar anak bangsa, dan demokrasi terjaga dengan kondusif. Warga tak perlu takut bicara, bahkan bebas mengkritik pemerintah," sambungnya.
Pernyataan Luhut
Sebelumnya, Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan, mengaku tidak mudah dalam mengatur negara. Oleh karenanya, ia meminta masyarakat tidak berburuk sangka kepada pemerintah dan jangan asal mengkritik apabila belum bisa berkontribusi ke negara.
"Kalau belum pernah menjabat jangan asal ngomong, tidak gampang mengatur republik ini," kata Luhut dalam launching Sail Teluk Cendrawasih, Jumat (3/2/2023).
Dalam kesempatan tersebut, Luhut juga mengingatkan kepada para pejabat untuk tidak pernah sombong. Terlebih semua terjadi sementara dan ada akhir batas waktunya.
Ia juga menegaskan bahwa para pejabat harus kerja dengan rendah hati demi mengutamakan kepentingan rakyat Indonesia. Ia menekankan lebih baik memberikan kontribusi dengan konkret daripada kritik yang tidak diperlukan.
Lebih lanjut, Luhut mengaku menerima keluhan dari Dewan Gereja Dunia terkait dengan masalah Papua. Ia memastikan kritik tersebut sudah ditindaklanjuti.
Luhut Binsar Pandjaitan sendiri merupakan salah satu menteri dengan deretan jabatan di masa pemerintahan Presiden Jokowi. Sejak pemerintahan Jokowi di periode 2014-2019, Luhut telah menduduki sejumlah jabatan, terbaru adalah Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.
