Infografis
Suara.com - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menegaskan bahwa pemerintah tetap berkomitmen memberantas korupsi meskipun Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia Tahun 2022 menurun.
"Memang biasa itu, kadang turun, naik; tapi yang jelas Pemerintah berkomitmen untuk memberantas korupsi," kata Ma'ruf Amin di Istana Kepresidenan Yogyakarta, Sabtu (4/2/2023).
Menurutnya, pemerintah akan mengkaji apa yang menjadi penyebab indeks tersebut mengalami penurunan 4 poin.
"Kami tentu akan teliti ya penurun persepsi korupsi, kami akan kita teliti, ya. KPK sendiri menggunakan tiga pendekatan, yaitu pendidikan, kemudian juga pencegahan, dan penindakan. Ini secara simultan dilakukan; karena itu, kalau terjadi penurunan itu di mana?" lanjut Wapres.
Selain itu, Wapres menegaskan pemerintah juga melakukan berbagai upaya pencegahan melalui pelayanan publik, seperti mendirikan Mal Pelayanan Publik (MPP) untuk melayani masyarakat dengan cepat.
"Melalui pelayanan yang digital, tanpa bertemu langsung, sehingga cepat, mudah, dan tidak ada celah melakukan pungli. Kemudian, kami juga membuat semacam zona integritas di birokrasi, kemudian wilayah bebas korupsi. Jadi, itu semua dalam rangka meminimalkan korupsi," jelasnya.
Wapres Ma'ruf Amin juga menekankan pemerintah akan melakukan pembahasan untuk mengetahui komponen utama yang menyebabkan IPK Indonesia tahun 2022 turun.
"(Paling turun) Di sisi mana? Jadi, kami bertekad untuk meminimalkan korupsi bagaimana. Kami berharap penindakan lebih kecil karena sudah (diperbaiki) hulunya. Hulu itu dari pendidikan dan pencegahan yang lebih taat," ujar Wapres Ma'ruf Amin.
Sebelumnya, berdasarkan data Transparency International Indonesia (TII), Corruption Perception Index atau IPK Indonesia Tahun 2022 melorot 4 poin menjadi 34 dari sebelumnya 38 pada 2021, atau berada di posisi 110 dari 180 negara yang disurvei. Di 2021, skor IPK Indonesia adalah 38 dengan peringkat 96.
Baca Juga: Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok, Ini 19 Daftar Negara Paling Korup di Dunia
IPK mengacu pada delapan sumber data dan penilaian ahli untuk mengukur korupsi sektor publik di 180 negara dan teritori. Skor 0 berarti sangat korup dan skor 100 berarti sangat bersih.
