Infografis
Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP), Hasto Kristiyanto menilai desakan dari Komisi VII DPR RI untuk mencopot Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko adalah imbas dari adanya sistem pemilu proporsional terbuka.
Hasto mengungkapkan kalau desakan itu sudah sampai ke telinga Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputeri.
"Ya, sudah (bu Mega dengar kabar tentang BRIN). Itu akibat proporsional terbuka. Di mana setiap anggota dewan kan mendorong program-program di dapilnya, padahal BRIN ini kan memang anggarannya terbatas," kata Hasto di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta Selatan, Jumat (3/2/2023).
Hasto mengklaim selama ini banyak program atau kinerja BRIN yang dianggap positif. Hal itu menurutnya, belum sepenuhnya juga terpublikasi ke publik.
Baca Juga: Sorry, PDIP Ogah Koalisi Sama Partai 'Hobi Impor', Punya Standar Ini
"Ini sedang melakukan proses konsolidasi, sedang membangun ekosistem di dalam mendorong kegiatan riset dan inovasi, bahkan begitu banyak kinerja yang positif dari BRIN yang belum disampaikan ke publik," tuturnya.
Sementara itu, ia mengatakan PDIP sendiri sudah menugaskan fraksinya di DPR RI untuk mengkomunikasikan soal adanya desakan mundur Kepala BRIN.
"Karena itulah kami sudah menugaskan ketua fraksi PDI Perjuangan di DPR RI Pak Utut, Sekretaris fraksi mas Bambang Pacul untuk melakukan komunikasi," tuturnya.
Lebih lanjut, ia menegaskan, anggaran BRIN yang ada harus benar-benar dimanfaatkan.
"Intinya, anggaran BRIN itu harus difokuskan pada membangun ekosistem untuk penelitian. Kalau elektoral itu, nanti yang lain," pungkasnya.
Baca Juga: Hasto Sebut Proporsional Tertutup Bawa Dampak Baik: Hadirkan Anggota Dewan Based on Quality
Desak Dicopot
Sebelumnya, Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah untuk segera mengganti Kepala BRIN Laksana Tri Handoko. Menurut mereka, Laksana gagal dalam menyelesaikan berbagai masalah yang ada di tubuh BRIN.
Desakan tersebut menjadi poin dalam kesimpulan Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi VII dengan Kepala BRIN pada Senin (30/1/2023). Kesimpulan itu dibacakan oleh Ketua Komisi VII DPR RI Sugeng Suparwoto.
"Komisi VII DPR RI mendesak pemerintah untuk segera mengganti kepala BRIN RI mengingat berbagai persoalan yang ada di BRIN tidak kunjung selesai," kata Sugeng.
Kepala Biro Komunikasi Publik Umum dan Kesekretariatan Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Driszal Friyantoni menanggapi desakan Komisi VII DPR RI untuk mencopot jabatan Kepala BRIN Laksana Tri Handoko.
