Infografis
Suara.com - Ketua Umum PKB Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin menilai pemilihan gubernur tidak efektif karena menelan anggaran yang besar sehingga dapat berpotensi memunculkan polemik berkepanjangan.
"Anggarannya untuk pilkada besar jadi kemudian berantemnya panjang. Pilgub DKI sampai sekarang masih berantem, sampai kapan? Karena memang zona luas perebutan sesuatu," kata Cak Imin di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Jumat (3/2/2023).
Selain itu, ia berpendapat bahwa pemilihan gubernur secara langsung tidak efektif karena posisi kepala daerah memiliki kewenangan terbatas sehingga perlu dikaji ulang.
"Tapi PKB mengusulkan untuk dijadikan pertimbangan, apakah bisa diubah konstitusinya," ujar dia.
Baca Juga: Usul Penghapusan Pilgub, Cak Imin: Anggarannya untuk Pilkada Besar, Berantemnya Panjang
Wakil Ketua DPR RI itu menyebut gagasan terkait peniadaan jabatan gubernur bakal dilaksanakan dengan cara mengusulkan naskah kajian peniadaan jabatan gubernur ke Badan Legislasi atau Baleg DPR.
"Iya kami ngusulin naskah ke Baleg, segera (diajukan naskahnya)," katanya.
Sebelumnya, Kamis (2/1), Presiden Joko Widodo mengatakan penghapusan jabatan gubernur akan membuat rentang kontrol atau pengaturan dari pusat ke bupati/wali kota terlalu jauh.
Hal itu disampaikan Jokowi menyikapi usulan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar agar jabatan gubernur ditiadakan lagi pemilihannya pada pilkada mendatang.
“Perlu kalkulasi, apakah lebih efisien atau nanti rentang kontrolnya terlalu jauh dari pusat langsung, misalnya ke bupati wali kota terlalu jauh, span of control (jangkauan kontrol)nya harus dihitung,” ujar Jokowi di sela kegiatan mengunjungi Pasar Baturiti, Tabanan, Bali. (Antara)
Baca Juga: Cak Imin Nilai Pemilihan Gubernur Rawan Polemik karena Anggaran Besar
