'Ngawur!' Jawab Moeldoko Saat Dituding Faisal Basri Sebagai Raja Conflict of Interest

Suara.com - Ekonom senior Faisal Basri sempat menyebut Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai raja conflict of interest atau konflik kepentingan. Moeldoko langsung membantah ucapan Faisal Basri tersebut.

Tudingan Faisal itu merujuk pada jabatan Moeldoko sebagai Ketua Umum Perkumpulan Industri Kendaraan Listrik Indonesia (Periklindo). Menurut Faisal, Moeldoko memanfaatkan keuntungan dari pemberian subsidi atas penjualan kendaraan listrik.

Moeldoko awalnya mengaku tidak paham dengan maksud yang disampaikan oleh Faisal.

"Nggak ngerti apa yang dimaksud Om itu," kata Moeldoko saat dikonfirmasi dan dikutip Rabu (1/2/2023).

Baca Juga: Kalau Jokowi Serius, Luhut dan Moeldoko Dipecat Dulu, Kata Pakar

Moeldoko lantas menerangkan kalau kehadiran dia di Periklindo itu semata-mata untuk menjalankan sosialisasi terkait kendaraan listrik kepada masyarakat.

"Sama sekali ngawur. Periklindo itu dalam menjalankan fungsinya lebih kepada sosialisasi kepada masyarakat tentang kendaraan listrik,”tegasnya.

Faisal juga sempat menuding Moeldoko sebagai raja konflik kepentingan melalui online single submission (OSS) dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa (LKPP). Lagi-lagi Moeldoko membantahnya.

"OSS dan LKPP itu bukan urusan KSP," ujar Moeldoko.

"Saya belum membaca pernyataannya tetapi kalau memang seperti itu saya katakan itu tidak benar," tambahnya.

Baca Juga: CEK FAKTA: Keputusan Jokowi Final! Ferdy Sambo Segera Ditembak Mati, Benarkah?

Faisal Basri Minta Moeldoko Dipecat

Faisal meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk memecat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

Permintaan ekonom Universitas Indonesia (UI) tersebut disampaikan ketika dirinya menjadi pembicara pada peluncuran Corruption Perception Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi yang digelar Transparency International Indonesia (TII) di Jakarta Pusat, Selasa (31/1/2023).

Faisal Basri awalnya memaparkan ciri-ciri negara yang korup, salah satunya memotong pajak. Dia menyebut salah satu kebijakan pemerintah pada 2018 lalu yang membebaskan PPh (Pajak Penghasilan) Badan 20 tahun bagi investor yang berinvestasi lebih dari Rp 30 triliun.

"Nilep pajak atau dibebaskan untuk membayar pajak. Itu kan dibebas pajak 20 tahun," ujarnya.

Dia kemudian menyeret nama Luhut yang disebutnya memiliki industri sepeda motor.

"Kemudian mobil nanti pajaknya diturunkan, karena Pak Luhut sendiri itu, dia punya industri sepeda motor listrik. Dia siapkan keringanan untuk industri dia," sebutnya.

Sementara Moeldoko yang menjabat sebagai KSP sekaligus Ketua Umum Periklindo (Perkumpulan industri kendaraan listrik Indonesia) juga jadi sorotan Faisal Basri.

"Sebentar lagi subsidi diberikan kepada mereka, Rp7 juta per mobilnya," ujarnya.

Dengan alasan tersebut Faisal Basri meminta Presiden Jokowi untuk mendepak Luhut dan Moeldoko dari pemerintahannya.

"Enggak ada di dunia yang seperti ini enggak ada, Luhut dan Moeldoko enggak ada," ujar Faisal Basri.

"Jadi kalau signal yang paling kuat buat Pak Jokowi ya, kalau Pak Jokowi sungguh-sungguh ya pecat dua orang ini dulu. Karena itu simbol dari berkelindannya kekuasaan itu," tegasnya.

Ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri meminta Presiden Joko Widodo atau Jokowi untuk memecat Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menkomarves) Luhut Binsar Pandjaitan dan Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko.

Hal itu disampaikan Faisal saat menjadi pembicara pada peluncuran Corruption Perception Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi yang digelar Transparency International Indonesia (TII) di Jakarta Pusat, Selasa (31/1/2023).

Faisal Basri awalnya memaparkan ciri-ciri negara yang korup, salah satunya memotong pajak. Dia menyebut salah satu kebijakan pemerintah pada 2018 lalu yang membebaskan PPh (Pajak Penghasilan) Badan 20 tahun bagi investor yang berinvestasi lebih dari Rp 30 triliun.

"Nilep pajak atau dibebaskan untuk membayar pajak. Itu kan dibebas pajak 20 tahun," ujarnya.