Pimpinan DPR: Desakan Copot Kepala BRIN Harus Disikapi Dengan Evaluasi

Belakangan, Mulyanto menyoroti kembali kejadian kurang baik yang terkait dengan BRIN.

"Sekarang kita dikejutkan lagi, seorang periset memberikan segepok data APBN yang bersifat rahasia, detail kepada wartawan. Itu apakah terkendali atau tidak dokumen seperti itu," kata Mulyanto.

Dengan sederet masalah tersebut, Mulyanto menilai wajar apabila BPK menemukan persoalan anggaran infrastruktur 2022 di BRIN. Kemudian kata dia, Ombudsman yang menemukan berbagai persoalan terkait SDM, dan masih banyak masalah lainnya.

"Jadi cita-cita ingin mengkonsolodasikan, mengintegrasikan lembaga riset tidak terjadi. Yang bisa dilakukan kepala BRIN saat ini hanya menggabungkan status kelembagaan saja. Di dalamnya konsolidasi anggaran, program, tidak jalan," kata Mulyanto.

"Anggaran BRIN yang kita harapkan menjadi Rp 24 triliun, adanya kurang lebih hanya Rp 6 sampai Rp 7 triliun. Padahal semua lembaga sudah melebur," sambung Mulyanto.