Infografis
Suara.com - Ekonom Senior Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri menyoroti petinggi DPR dan pejabat kementerian yang menduduki posisi strategis di asosiasi pengusaha seperti Kamar Dagang Indonesia (Kadin).
Menurutnya hal itu bukan lagi didefinisikan sebagai konflik kepentingan, melainkan kelindan kekuasaan yang dikategorikannya sebagai benih-benih suburnya korupsi.
"Ini benturan kepentingan (conflict of interest) yang saya katakan tadi sudah basi sebetulnya definisinya. Nah ini coba, pengurus teras Kadin Indonesia diisi pejabat eksekutif dan legislatif," ujarnya saat menjadi pembicara pada peluncuran Indeks Persepsi Korupsi yang digelar Transparency International Indonesia (TII) di Jakarta Pusat, Selasa (31/1/2023).
Dia lantas menyoroti Wakil Menteri BUMN II Kartika Wirjoatmodjo yang menjabat di Kadin sebagai Wakil Ketua Umum Bidang Badan Usaha Milik Negara.
Baca Juga: Ungkap Ciri-Ciri Negara Korup, Faisal Basri Minta Jokowi Pecat Moeldoko dan Luhut
"Ada wakil menteri BUMN merangkap wakil ketua umum Kadin. Di dunia enggak ada, di neraka juga nggak ada (yang kayak gini) sedemikian parahnya ," tegasnya.
Selain Kartika, juga terdapat sejumlah pejabat eksekutif dan legislatif yang menjadi petinggi di Kadin di antaranya seorang Staf Khusus Menteri Investasi/Kepala BKPM, dan Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet yang menjabat sebagai Kepala Badan Hubungan Penegakan Hukum dan Pertahanan.
"Kan itu sudah berkelindan," katanya.
Kemudian menurutnya terdapat juga Staf Khusus Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang menempati jabatan di Kadin.
"Staf Khusus Menko Perekonomian diisi oleh sejumlah pengruus teras Kadin. Jadi Kadin itu diborong, ditaruh di kantor Menko Perekonomian gitu kira-kira," ucap Faisal Basri.
Baca Juga: Faisal Basri Klaim Ada Konflik Kepentingan di Lingkaran Istana Presiden
Sementara di asosiasi pengusaha lainnya, dia menyoroti Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko yang menjabat sebagai Ketua Umum Periklindo (Perkumpulan industri kendaraan listrik Indonesia).
Tak hanya itu, dia menyeret nama Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang disebutnya memiliki perusahaan motor listrik.
"Sebentar lagi subsidi diberikan kepada mereka Rp7 juta per mobilnya," ujarnya.
Faisal Basri juga menyinggung Luhut yang meminta pengurangan pajak kurang dari 11 persen pembelian mobil listrik.
"Dan Pak Luhut minta pajak yang 11 persen itu juga diturunkan, aji gile ini. It's to much, ya kalau kata aktivis rezim ini harus ditumbangkan segera, kalau tidak Indonesia tidak selamat," tegasnya.
Skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia Anjlok
Merujuk pada rilis Transparency International skor CPI atau Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2022 turun menjadi 34/100 dari 2021 yang menorehkan angka 38/100. Dari 180 negara Indonesia menempati posisi ke-110.
Deputi Sekretaris Jenderal Transparency International Indonesia (TII) Wawan Suyatmiko mengatakan, angka itu menunjukkan Indonesia sedang mengalami tantang serius dalam pemberantasan korupsi.
"Dengan hasil ini, Indonesia hanya mampu menaikkan skor CPI sebanyak 2 poin dari skor 32 selama satu dekade terakhir sejak tahun 2012," kata Wawan.
Skor CPI Indonesia itu disebut memperlihatkan respon terhadap praktik korupsi masih cenderung berjalan lambat.
"Bahkan terus memburuk akibat minimnya dukungan yang nyata dari para pemangku kepentingan," katanya.
Untuk diketahui rentang skor CPI antara 0-100. Angka 0 menunjukkan CPI yang korup, sementara 100 diartikan bersih dari korupsi. Dinamika skor dan peringkat Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi menunjukkan bahwa Indonesia masih membutuhkan usaha ekstra dalam melakukan perbaikan menuju Indonesia yang bersih dari korupsi di masa mendatang.
