Infografis
Suara.com - Ekonom Universitas Indonesia (UI) Faisal Basri mengemukakan di dalam lingkaran Pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi ada raja konflik kepentingan atau king conflict of interest.
Faisal memberikan julukan tersebut sebagai kritiknya terhadap lingkaran pemerintahan Presiden Joko Widodo alias Jokowi.
Hal itu disampaikan Faisal Basri saat menjadi pembicara pada peluncuran Corruption Perception Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi yang digelar Transparency International Indonesia (TII) di Jakarta Pusat, Selasa (31/1/2023).
Awalnya, Faisal Basri memaparkan tentang bahaya dari konflik kepentingan. Menurutnya yang kondisi konflik kepentingan di Indonesia sudah membahayakan.
Baca Juga: Moeldoko: Jangan Cuma Gegara Cabai Inflasi Naik, Padahal Kita Bisa Tanam Sendiri
"Kalau benturan kepentingan itu masih beradab ya. Kalau ini berkelindan, menyatu dia. Enggak jelas lagi penguasa dan pengusaha itu enggak jelas. Tidak ada batas institusi demokrasi," ujar Faisal Basri.
"Dan kita sudah sampai pada satu titik yang menurut saya sudah SOS (darurat)," sambungnya.
Dia mengatakan para investor yang masuk ke Indonesia menyadari terdapat political risk yang membahayakan usaha mereka.Karenanya investor dari luar negeri tidak ingin berlama-lama di Indonesia. Salah satu sektor yang disasar adalah energi nikel.
"Nah dia akan pilih proyek-proyek yang keuntungannya cepat. Keuntungannya cepat, dia tidak membangun infrastruktur segala macam, pokoknya keruk secepat mungkin bawa pulang, nah itulah smelter nikel,"jelasnya.
Agar cepat mendapatkan keuntungan dalam waktu yang cukup singkat mereka mencari sokongan perlindungan dari penguasa.
Baca Juga: Moeldoko: Seluruh Personel di KSP Wajib Dilindungi BPJS Ketenagakerjaan
"Penguasa itu yang mampu membuat Undang-Undang, mampu memberikan fasilitas luar biasa, seperti tidak bayar pajak keuntungan selama 20 tahun," ujar Faisal Basri.
Lebih lanjut, investor dari luar tidak memerlukan public relation atau humas. Faisal Basri menyebut Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan telah mengambil peran itu.
"Mereka tidak perlu PR (public relation), karena PR-nya Luhut Pandjaitan sendiri. Enggak perlu PR, jadi murah sekali. Nah itulah yang namanya bukan conflict of interest lagi tapi berkelindan," sebutnya.
Lantas Faisal menyebut raja dari konflik kepentingan itu berada di Istana Negara, yaitu Moeldoko.
"Dan raja conflict of interest itu adalah Moeldoko. Ada di pusat istana," ujarnya.
Dia menyebut Moeldoko mengurus Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau Online Single Submission (OSS).
"Sepanjang Moeldoko ada di situ yang diurus OSS, ya kan? OSS kemudian apalagi, pengadaan barang oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah) itu kecil semua.Itu kan yang namanya petty corruption," ujarnya.
