Infografis
Suara.com - Deputi Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan kaget mendengar Corruption Perception Index (CPI) atau Indeks Persepsi Korupsi Indonesia anjlok pada 2022.
Merujuk pada hasil rilis Transparency International skor CPI Indonesia pada 2022 turun menjadi 34/100 dari 2021 yang menorehkan angka 38/100.
"Jadi yang pertama, saya ditelepon kemarin, kaget setengah mati saya. Kok cuma 34," kata Pahala saat menghadiri peluncuran CPI 2022 yang digelar Transparency International Indonesia (TII) di Kawasan Jakarta Pusat, Selasa (31/1/2023).
Atas capaian itu, diakui Pahala masih banyak pekerjaan rumah yang harus dibereskan. Ditegaskannya CPI jangan sampai hanya dimaknai sebagai peringatan tahunan tanpa ada solusi.
"Jadi kalau kali ini 34, itu dari KPK bilang supaya ini enggak jadi ritual tiap tahun. Kita datang mendengar, habis itu dua tiga hari membahas, semuanya sibuk membahas, Alhamdulillah nanti lupa," ujarnya.
Menurutnya, penurunan angka itu harus disikapi dengan melakukan terobosan. Jika tidak tidak dilakukan maka susah bagi Indonesia untuk menembus skor SPI 40/100.
"Itu yang harus kita lakukan, terobosan menurut KPK, kalau begini terus percayalah enggak akan lewat barrier 40," tegasnya.
Dia memberikan contoh, pengadaan dan perizinan menjadi lahan basa tindak pidana korupsi di Indonesia.
"Korupsi pengadaan dan perizinan sudah termasyur di Indonesia. Pengadaan misalnya, kita bilang sistemnya, semua orang tahu sistem yang sekarang ini, arisan bisa, pengaturan bisa, semua orang tahu, terobosannya kan enggak ada," ujarnya.
Terkait dengan conflict of interest atau konflik kepentingan, dia menyebut seorang politisi menjadi pebisnis, kepala daerah hingga menjadi kepala lembaga, namun sayangnya tidak ada batasan yang dibuat sebagai acuannya.
