Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem, Ahmad Ali, mengatakan seharusnya partai politik yang berada di pemerintahan tidak perlu berasumsi soal kabinet, terutama soal reshuffle.
Menurutnya, partai politik tidak perlu ikut campur dalam hal yang bukan kewenangannya.
"Jadi kita tidak usah kemudian menuding seseorang menteri berdasarkan hal-hal yang kemudian berdasarkan ketidaksukaan kita," kata Ali kepada wartawan, Senin (30/1/2023).
Hal ini disampaikan Ali sekaligus menanggapi adanya sentilan dari Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto yang menyebut jika Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo perlu dievaluasi lantaran telah salah memberikan laporan data terkait impor beras ke Presiden Jokowi.
Baca Juga: Tilap Pendapatan Daerah, Mantan Kadistan Bekasi Jadi Tersangka Dugaan Korupsi
Ali mengatakan, yang mempunyai kewenangan mengevaluasi menteri dalam kabinet hanya Presiden Jokowi. Menurutnya, Jokowi akan memberikan teguran langsung jika menterinya bermasalah.
Seorang menteri khususnya SYL kata dia, pasti mempunyai basis data. Terkait persoalan pangan memang diakuinya carut marut lantaran ada miskoordinasi antara tiga lembaga.
"Nah pertanyaannya apakah kemudian impor beras itu betul-betul untuk kepentingan dalam negeri atau betul-betul bisnis. Kita juga enggak tahu," ungkapnya.
Untuk itu, ia meminta semua pihak tak perlu menyampaikan asumsi, terlebih hanya melempar tudingan seperti apa yang disampaikan PDIP. Ia kemudian menyinggung Menteri Sosial (Mensos) Juliari Batubara yang merupakan eks kader PDIP terlibat korupsi bantuan sosial (bansos) Covid-19.
"Bagi kita sih itu. Bagi kita, kalau Nasdem dituding seperti itu kan itu asumsi. Bagaimana dengan Kementerian Sosial kemarin yang terlibat kasus korupsi ya kan? Apakah kemudian kita ada minta untuk reshuffle mengganti PDIP, enggak kan?," tuturnya.
Baca Juga: Buron 5 Tahun, Mantan Kepala SMK Negeri di Asahan Akhirnya Ditangkap
"Karena itu, sekali lagi itu adalah kewenangan daripada bapak presiden. Jadi sebaiknya memang kita tidak perlu ikut dalam ruang yang bukan menjadi kewenangan kita. Supaya tidak terjadi kegaduhan," sambungnya.
Sentilan Hasto
Sebelumnya Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, kembali menyinggung kinerja Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo terkait dengan impor beras. Menurutnya, hal itu sebagai contoh politik sisi gelap yang ada di Indonesia.
Hal itu disampaikan Hasto ketika menjawab pernyataan anak muda dalam acara bertajuk Ngobras (Ngobrol Bareng Sekjen DPP PDIP) di Kantor DPC PDIP Kota Bandung, Bandung, Jawa Barat, Jumat (27/1/2023).
Awalnya Hasto menceritakan bagaimana dirinya bisa tertarik terjun ke politik, padahal sudah ada stigma yang menyebut bahwa politik itu kotor atau negatif. Ia terinspirasi dari perjuangan Presiden RI pertama Soekarno.
Hasto mengaku, pada awalnya ia sudah hidup dengan kecukupan lataran berkerja sebagai projek manajer di Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Namun justru memilih terjun ke politik dan masuk ke PDIP.
"Maka akhirnya saya pensiun dini meskipun di BUMN posisinya udah lebih tinggi udah di bawah direksi saya masuk partai jadi apa? Tukang ketik," kata Hasto.
Sampai akhirnya ia mempelajari politik dari Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputeri dan terpilih sebagai anggota DPR RI pada 2004. Dari Megawati, Hasto belajar, jika politik itu membangun peradaban untuk mengangkat harkat martabat rakyat.
Pelajaran itu kemudian diterapkannya ketika menjadi Anggota DPR RI yang keras menolak adanya kebijakan impor beras. Menurutnta, hal itu lah yang terus dilakukan konsisten oleh PDIP.
"Kita perjuangankan kebijakan anti impor beras kita tolak kebijakan impor beras secara konsisten dilakukan oleh PDI Perjuangan," tuturnya.
Namun belakagan, menurut Hasto terpaksa setuju dengan kebijakan impor beras lantaran Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo memberikan data laporan yang salah ke Preside RI Joko Widodo.
"Terakhir kita terpaksa harus setuju, karena menterinya mengambil data berbeda, bulan Agustus laporan ke presiden, kita mengekspor dua juta ton, ternyata bulan desember kita malah impor 1,2 juta ton," ujarnya.
"Lah ini bagaimana menterinya memberikan data ke presiden salah, padahal presiden sudah terlanjur berpidato di MPR, di dalam forum kenegaraan bahwa kita swasembada beras karena dikasih data yang salah," sambungnya.
Lebih lanjut, Hasto menyampaikan sangat gawat negara jika Menteri Pertaniannya salah memberikan data. Menurutnya, jika data salah maka kebijakannya juga akan berdampak.
Hal itu, kata Hasto, sebagai contoh adanya politik sisi gelap.
"Ini kan gawat kalo pemerintah sehari hari yang dipimpin oleh menteri pertanian, di dlm mentan memberikan data yang salah kepada presiden, kalau datanya salah, kebijakannya salah. Ini politik dlm sisi gelap tadi, berikan data yang salah itu sisi gelap politik," tuturnya.
"Lalu ada yang manfaatkan untuk impor, nah, politik itu kata Bung Karno nggak bisa orang per orang, kita mau berjuang sendirian bagaimana kita mau merubah Indonesia," Hasto menambahkan.
