Infografis
Suara.com - Anggaran pengentasan kemiskinan senilai Rp 500 triliun yang tersebar di sejumlah kementerian dan lembaga disebut menguap tidak jelas kemana. Hal ini diungkapkan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (MenPAN RB) Abdullah Azwar Anas.
Menurutnya, sejumlah program penanganan kemiskinan tersebut tidak jelas penggunaannya dan hanya digunakan untuk rapat serta studi banding di hotel, sehingga tidak berdampak pada pengurangan angka kemiskinan di Indonesia.
"Saya sudah lapor ke Pak Presiden, hampir Rp 500 triliun anggaran kita untuk anggaran kemiskinan yang tersebar di kementerian dan lembaga, tapi ini tidak inline dengan target prioritas Pak Presiden karena K/L sibuk dengan urusan masing-masing," ujar Anas dalam acara sosialisasi di Hotel Grand Sahid Jaya pada Sabtu (28/1/2023) lalu.
Mengapa hal itu bisa terjadi? Dan kemana saja larinya dana tersebut? Berikut deretan faktanya.
Baca Juga: Viral Curhat Beasiswa Kuliah dari Pemerintah Tak Tepat Sasaran di TikTok
Anggaran kemiskinan digunakan untuk rapat
MenPAN RB Abdullah Azwar Anas mengungkapkan, anggaran pengentasan kemiskinan yang jumlahnya hingga Rp 500 triliun yang tidak jelas pengunaannya banyak dihabiskan pada akhir tahun.
Menurutnya, anggaran itu tidak digunakan secara langsung untuk mengurangi angka kemiskinan di masyarakat, melainkan dipergunakan untuk membuat acara seremonia belaka, seperti rapat di hotel dan studi banding tanpa ada kebijakan yang jelas.
"Kalau tidak ke depan ini akan berulang terus. Programnya kemiskinan tapi terserap di studi banding kemiskinan, banyak rapat-rapat tentang kemiskinan," jelasnya.
"Ini saya ulangi lagi menirukan Bapak Presiden dan banyak untuk program-program yang terkait studi-studi dan dokumentasi tentang kemiskinan sehingga dampaknya kurang," tuturnya.
Tunjangan kinerja ASN terancam dipangkas
Menurut MenPAN Azwar Anar, kemampuan sebuak kementerian atau lembaga serta pemerintah daerah mengentaskan kemiskinan akan tercatat dan dimasukkan dalam komponen penilaian Reformasi Birokasi Tematik.
Jika diketahui angka kemiskinan tidak turun, maka aparatur sipil negara yang terlibat didalamnya terancam tidak mendapatkan peningkatan tunjangan kinerja.
"Maka tata kelolanya ini lah yang kita pelototin, bukan bantuannya. Perbaikan proses binsisnya, perbaikan datanya bagaimana, perbaikan regulasinya bagaimana, kebijakannya bagaimana, formulasi program bagaimana, kegiatannya bagiamana, segingga lebih tepat sasaran dengan penyediaan dukungan teknologi," tutur Anas.
MenPAN-RB ralat sebagian pernyataannya
Jika pada Sabtu (28/1/2023) MenPAN RB Abdullah Azwar Anas menyatakan anggaran pengentasan kemiskinan Rp 500 triliun habis hanya untuk rapat dan studi banding, pernyataan itu berubah sebagian pada Minggu (29/1/2023).
Dalam keterangan tertulisnya, Azwar Anas menyatakan, tidak semua anggaran tersebut habis hanya untuk rapat dan studi banding.
"Jadi begini, setelah kita pilah, ada sejumlah instansi, terutama di beberapa daerah yang program kemiskinannya belum sepenuhnya berdampak optimal," klarifikasi Anas dilansir dari laman Kemenpan-RB, Minggu (29/1/2023).
"Misal ada studi banding soal kemiskinan, ada diseminasi program kemiskinan berulang kali di hotel. Faktualnya itu ada, tapi bukan kurang lebih Rp500 triliun habis untuk studi banding dan rapat," sambungnya.
DPR ikut angkat bicara
Pernyataan MenPAN-RB yang menyatakan banyak anggaran pengentasan kemiskinan yang menguap, diamini oleh Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Fraksi PKB Marwan Dasopang.
Menurut dia, selama ini belanja sosial kementerian Lembaga memang belum mencerminkan percepatan mengangkat status masyarakat miskin menjadi hidup lebih layak.
Marwan melanjutkan, di saat Kementerian/Lembaga menghabiskan anggaran dengan sia-sia, puluhan juta masyarakat miskin yang menerima bantuan sosial setiap tahun, masih banyak yang belum mampu berkembang jika diberi bantuan permodalan yang cukup.
"Membicarakan orang miskin, menghabiskan anggaran besar, padahal si miskin itu butuh Rp20 juta saja, keluar dari kemiskinan. Dikasih saja modal yang betul-betul yang tidak bisa diangkat, itulah yang baru kita santuni," katanya.
LSM tak heran dengan pemborosan anggaran
Sementara itu, LSM Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) menyatakan tak heran dengan pemborosan anggaran pengentasan kemiskinan yang disebut Azwar Anas.
Sekjen FITRA Misbah Hasan mengatakan, fenomena anggaran pemerintah triliunan rupiah habis hanya untuk rapat dan studi banding, sudah terjadi sejak dulu yang selalu berulang setiap tahun.
Kontributor : Damayanti Kahyangan
