Infografis
Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto mengatakan bahwa perihal perombakan kabinet atau reshuffle itu menjadi kewenangan Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi. Kendati begitu, PDIP mengaku sudah memberikan masukan terkait reshuffle ke Jokowi.
"Kalau reshuffle kan hanya bisa terjadi atas kehendak bapak presiden dan itu kewenangan bapak Presiden," kata Hasto ditemui usai acara rangkaian HUT PDIP ke-50 di Kota Bandung, Jawa Barat, Sabtu (28/1/2023).
Ia mengatakan, PDIP sebagai partai pendukung pemerintah memang telah memberikan berbagai masukan. Namun, PDIP belum bisa membeberkan nama lantaran terkait masa depan seseorang.
"Tentu saja sebagai partai kami memberikan masukan, tapi terkait dengan nama, ada aspek-aspek teknis, ini menyangkut masa depan seseorang. Kami mohon maaf tidak bisa menyampaikan," ungkapnya.
Baca Juga: Sekjen DPP PDIP Berikan Tanggapan Mas Wali Kota Solo Gibran Maju Pilgub 2024
Sementara itu, ketika ditanya apakah ada momentum 1 Februari yang bertepatan dengan Rabu Pon akan dilaksanakan perombakan kabinet, Hasto kemudian bicara pemimpin mengambil momentum.
"Ya, Rabu Pon, berbagai momentum-momentum pada Rabu Pon, itu memang sering mengandung sesuatu yang istimewa dalam pengertian muncul kesadaran batin di dalam mengambil keputusan-keputusan strategis. Setiap orang punya preferensi itu," tuturnya.
Hasto mengatakan, Proklamator RI Soekarno atau Bung Karno juga memiliki preferensi dalam mengambil kebijakan. Yakni melihat momentum 17 Agutus 1945 dalam pembangunan Waduk Jati Luhur.
"Kemudian menetapkan pola pembangunan semesta berencana, itu total halamannya seperti itu, mewakili 17-8-45 sehingga itu preferensi biasa dipilih para pemimpin. Ya, kita tunggu saja apakah akan terjadi reshuffle atau tidak, kita tunggu saja keputusan presiden," pungkasnya.
Baca Juga: Presiden Jokowi Targetkan Tekan Angka Stunting hingga 14 Persen di 2024
