Infografis
Suara.com - Sekretaris Jenderal DPP PDIP, Hasto Kristiyanto, kembali menyinggung kinerja Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo terkait dengan impor beras. Menurutnya, hal itu sebagai contoh politik sisi gelap yang ada di Indonesia.
Hal itu disampaikan Hasto ketika menjawab pernyataan anak muda dalam acara bertajuk Ngobras (Ngobrol Bareng Sekjen DPP PDIP) di Kantor DPC PDIP Kota Bandung, Bandung, Jawa Barat, Jumat (27/1/2023).
Awalnya Hasto menceritakan bagaimana dirinya bisa tertarik terjun ke politik, padahal sudah ada stigma yang menyebut bahwa politik itu kotor atau negatif. Ia terinspirasi dari perjuangan Presiden RI pertama Soekarno.
Hasto mengaku, pada awalnya ia sudah hidup dengan kecukupan lataran berkerja sebagai projek manajer di Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Namun justru memilih terjun ke politik dan masuk ke PDIP.
"Maka akhirnya saya pensiun dini meskipun di BUMN posisinya udah lebih tinggi udah di bawah direksi saya masuk partai jadi apa? Tukang ketik," kata Hasto.
Sampai akhirnya ia mempelajari politik dari Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputeri dan terpilih sebagai anggota DPR RI pada 2004. Dari Megawati, Hasto belajar, jika politik itu membangun peradaban untuk mengangkat harkat martabat rakyat.
Pelajaran itu kemudian diterapkannya ketika menjadi Anggota DPR RI yang keras menolak adanya kebijakan impor beras. Menurutnta, hal itu lah yang terus dilakukan konsisten oleh PDIP.
"Kita perjuangankan kebijakan anti impor beras kita tolak kebijakan impor beras secara konsisten dilakukan oleh PDI Perjuangan," tuturnya.
Namun belakangan, menurut Hasto PDIP terpaksa setuju dengan kebijakan impor beras lantaran Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo memberikan data laporan yang salah ke Preside RI Joko Widodo.
Baca Juga: Bukan Soal Tingginya Elektabilitas, Ternyata Megawati Pilih Capres Karena Faktor Ini
"Terakhir kami terpaksa harus setuju, karena menterinya mengambil data berbeda, bulan Agustus laporan ke presiden, kita mengekspor dua juta ton, ternyata bulan Desember kita malah impor 1,2 juta ton," ujarnya.
"Lah ini bagaimana menterinya memberikan data ke presiden salah, padahal presiden sudah terlanjur berpidato di MPR, di dalam forum kenegaraan bahwa kita swasembada beras karena dikasih data yang salah," sambungnya.
Lebih lanjut, Hasto menyampaikan, sangat gawat negara jika Menteri Pertaniannya salah memberikan data. Menurutnya, jika data salah maka kebijakannya juga akan berdampak.
Hal itu, kata Hasto, sebagai contoh adanya politik sisi gelap.
"Ini kan gawat kalau pemerintah sehari-hari yang dipimpin oleh menteri pertanian, di dalam mentan memberikan data yang salah kepada presiden, kalau datanya salah, kebijakannya salah. Ini politik dalam sisi gelap tadi, berikan data yang salah itu sisi gelap politik," tuturnya.
"Lalu ada yang manfaatkan untuk impor, nah, politik itu kata Bung Karno enggak bisa orang per orang, kita mau berjuang sendirian bagaimana kita mau mengubah Indonesia," sambungnya.
