Infografis
Suara.com - Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono merespon soal tingkat kemacetan di ibu kota yang sudah seperti sebelum pandemi, 2019 lalu. Hal ini berdasarkan laporan dari Direktorat Lalu Lintas (Ditlantas) Polda Metro Jaya.
Menurut Heru, masyarakat harus mengurangi budaya konsumtif membeli mobil. Volume kendaraan di jalanan ibu kota sudah terlalu banyak dan diharapkan tidak lagi ditambah.
"Jangan beli mobil banyak-banyak," ujar Heru di Kantor Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, Jumat (27/1/2023).
Selebihnya, Heru menyatakan pihaknya akan menjalankan program jangka pendek mengurangi kemacetan. Lewat Dinas Perhubungan DKI, pihaknya akan melakukan rekayasa lalu lintas dengan menutup jalur putar balik atau U-turn dan menambah jalan satu arah.
Baca Juga: NasDem Bantah Anies Penyebab Mangkraknya Sodetan Ciliwung: Dia Persiapkan, Pj Heru yang...
"Dishub dalam short time ini melakukan rekayasa-rekayasa titik-titik lokasi yang diperkirakan penyebab kemacetan. Contohnya menarik U-turn tidak terlalu banyak," ucapnya.
Selain itu, Dinas Bina Marga juga saat ini sedang melakukan pengerjaan penyambungan jalan yang terputus atau missing link. Dengan upaya ini, diharapkan kemacetan di Jakarta bisa berkurang.
"Termasuk Dinas Bina Marga mengaktifkan kembali diusahakan missing link itu dilaksanakan. Jadi jalan-jalan yang masih buntu itu bisa disambung kembali. Ya tidak serta Merta menyelesaikan kemacetan, minimal mengurangi," tuturnya.
Diberitakan sebelumnya, tingkat kemacetan di Jakarta mengalami kenaikan hingga di angka lebih dari 50 persen. Hal ini terjadi setelah pemerintah mencabut aturan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat atau PPKM.
Hal ini disampaikan Direktur Lalu Lintas Polda Metro Jaya Kombes Pol Latif dalam rapat kerja Komisi B DPRD DKI. Ia mengatakan indeks kemacetan di Jakarta saat ini sudah mencapai lebih dari 50 persen pada 7.800 kilometer ruas jalan di Ibu Kota.
Baca Juga: Heru Budi Minta Wali Kota Cari CSR untuk Bangun MCK Komunal Baru
"Kita belum menghitung indeks kemacetan, tapi, perkiraan saya sejak akhir 2022 sudah di atas 50 persen. Ini menjadi perhatian kita bersama bagaimana situasi jakarta saat ini," ujar Latif, Selasa (24/1).
Sebagai perbandingan, ketika Jakarta belum menerapkan aturan pembatasan sosial karena pandemi Covid-19 di tahun 2019, indeks kemacetan di Ibu kota mencapai 53 persen. Artinya, kondisi lalu lintas Jakarta saat ini sudah menyamai tahun tersebut.
Bahkan, lembaga pemantau kemacetan asal Inggris, TomTom menempatkan Jakarta pada peringkat 10 kota termacet di dunia pada tahun 2019 lewat hasil surveinya.
"Tentunya kalau sudah di angka 50 persen sudah sangat mengkhawatirkan. Apalagi di angka 50 persen, di angka 40 persen, Jakarta itu sudah tidak aman," tuturnya.
Pada masa pandemi Covid-19 ketika penerapan PPKM diberlakukan, indeks kemacetan Jakarta tahun 2020 turun ke angka 36 persen. Begitu juga pada tahun 2021, angkanya kembali turun di angka 34 persen.
"Aktivitas masyarakat setelah pertengahan 2022, mulai Juli kemarin kita sudah merasakan sendiri aktivitas hampir sama di 2019," jelasnya.
Selain aktivitas masyarakat yang kembali normal, pihaknya juga mencata pergerakan mobilitas di Ibu Kota sejak tahun 2022 sudah mencapai hampir 22 juta perjalanan. Angka ini dihitung dari asumsi 4 juta warga Jakarta yang keluar rumah ditambah 3,5 juta warga daerah penyangga masuk Jakarta.
"Hitungannya, rata-rata per orang bergerak 3 kali, berangkat, pulang, mungkin ada tambahan. Jadi rata-rata ada 7 juta yang begerak. Masing-masing orang bergerak minimal 3 kali yaitu berangkat kantor, pulang kantor, dan akitivitas melakukan yang lain di dalam pekerjaannya itu. Jadi, sekitar 7 juta kali 3 juta jadi lebih dari 21 juta pergerakan orang bergerak," pungkasnya.
