Infografis
Suara.com - Langkah putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaesang Pangarep yang ingin terjun ke dunia politik menurut pengamat politik tidak terlalu tepat untuk saat ini.
"Tentu akan lebih tepat ketika menunggu Pak Jokowi selesai (selesai menjabat sebagai Presiden RI)," kata pakar politik dari Universitas Sebelas Maret (UNS) Surakarta Abdul Hakim, Jumat (27/1/2023).
Ia menyarankan, agar Kaesang lebih tepat untuk maju eksekutif pada tahun 2029 bukan tahun 2024 nanti karena saat itu Jokowi baru saja selesai menjabat sebagai Presiden RI.
"Memang tahun 2024 Pak Jokowi sudah selesai, tapi kan masih aktif. Beliau saat itu baru saja selesai jadi presiden. Pengaruh politik masih sangat kuat karena rekam jejak sebagai presiden," kata dia.
Baca Juga: Gibran Atraksi dengan Maskot Jakarta Elang Bondol di Pembukaan Solo Safari: Kode Maju DKI 1?
Terlebih, ujarnya, tingkat kepercayaan publik terhadap Presiden Jokowi sangat tinggi. Berdasarkan survei dari LSI tingkat kepercayaan publik kepada Presiden Joko Widodo sangat tinggi, yakni 76 persen.
Dengan data tersebut, kata dia, artinya Jokowi memiliki pengaruh kuat terhadap politik elektoral di Indonesia.
"Ini pasti akan merembet ke orang-orang dekatnya, termasuk kerabat dekat, anak-anak beliau. Terbukti pada Gibran dan Bobby. Bahkan Gibran, dilihat satu periode belum selesai, elektabilitasnya di Jateng sudah sedemikian tinggi," ujar dia, dikutip dari Antara.
Menurut dia, terkait dengan majunya Kaesang sebagai eksekutif harus dipertimbangkan secara matang. Bahkan, jika diperlukan maka Kaesang bisa memulainya dengan masuk partai politik terlebih dahulu.
"Sah-sah saja (masuk partai politik), yang jadi problem ketika Mas Kaesang masuk ke eksekutif atau legislatif, ada oversuplai kekuasaan dari keluarga presiden. Banyak political power di sana," katanya.
Baca Juga: Bertemu Bupati Sukoharjo dan Klaten Bahas Proyek Jalan Tol Lingkar, Gibran: Masih Belum Setuju
Namun jika menjadi anggota partai politik, katanya, maka akan bagus untuk kaderisasi.
"Tapi kalau memegang kekuasaan di legislatif atau eksekutif saya kira itu problematik," pungkasnya.
