Infografis
Suara.com - Indonsia bisa dilanda kerusuhan, jika pemerintah pada masa awal pandemi COVID-19 menerapkan kebijakan karantina wilayah secara menyeluruh atau lockdown.
Presiden Jokowi beralasan, pemerintah telah memperkirakan, jika lockdown diberlakukan dalam jangka waktu 2-3 pekan masyarakat akan tertutup sama sekali peluang untuk mencari nafkah.
"Coba saat itu misalnya kita putuskan lockdown. Hitungan saya dalam dua atau tiga minggu, rakyat sudah enggak bisa, enggak memiliki peluang yang kecil untuk mencari nafkah. Semuanya ditutup, negara tidak bisa memberikan bantuan kepada rakyat, apa yang terjadi? Rakyat pasti rusuh," kata Jokowi saat membuka Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Transisi Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) di Gedung AA Maramis kompleks Kementerian Keuangan, Jakarta, Kamis (26/1/2023).
Jokowi menuturkan, kerusuhan berpotensi meledak dampak sehingga jadi salah satu pertimbangan bagi dirinya dan jajaran pemerintah apakah akan menerapkan lockdown untuk pola penanganan pandemi COVID-19.
"Saya semedi tiga hari untuk memutuskan apa ini, apakah kita harus lockdown atau tidak," ujar Jokowi sembari berkelakar.
Mantan Wali Kota Surakarta itu menjelaskan, sejatinya, mayoritas menteri Kabinet Indonesia Maju pada masa awal pandemi COVID-19 menyarankan untuk penerapan lockdown.
Sikap tersebut bisa dipahami Presiden Jokowi berdasarkan tren pola antisipasi pandemi COVID-19 di beberapa negara lain.
"Pada saat memutuskan lockdown atau enggak lockdown, rapat menteri 80 persen (bilang) 'Pak lockdown', karena semua negara memang melakukan itu," katanya.
Lebih lanjut, sikap permintaan lockdown juga ditunjukkan kalangan legislator di DPR RI serta juga suara-suara di jajaran partai politik.
Baca Juga: CEK FAKTA: Mengejutkan! Baru Sebulan Nikah Kaesang dan Erina Putuskan Cerai, Benarkah?
Presiden menyebut tekanan semacam itu diiringi ancaman krisis berpotensi membuat seorang pembuat keputusan keliru dalam mengambil kebijakan.
