Infografis
Suara.com - Polisi mengklaim bakal melakukan pendalaman terkait teror ular kobra di rumah mantan Gubernur Banten Wahidin Halim di Kecamatan Pinang, Kota Tangerang, Banten. Peristiwa ini disebut terjadi pada Rabu (25/1/2023) dini hari, jelang kedatangan bakal capres Nasdem Anies Baswedan.
Kapolres Metro Tangerang Kota Kombes Pol Zain Dwi Nugroho mengklaim hingga kekinian pihaknya belum menerima laporan terkait peristiwa ini. Namun dia menyatakan akan tetap melakukan pendalaman.
"Kami masih cek dan dalami info tersebut dan sampai saat ini kami belum terima laporan. Setelah dapat info tersebut kami datangi lokasi untuk lakukan pendalaman," kata Zain kepada wartawan, Rabu (25/1/2023).
Nasdem Minta Polisi Usut
Baca Juga: Koalisi Perubahan Terancam Layu Sebelum Berkembang
Sebelumnya DPP Partai NasDem meminta pihak kepolisian turun tangan mengusut teror ular kobra di rumah Wahidin.
"Kami meminta Polda Banten mengusut tuntas pelaku teror di rumah Wahidin Halim, serta membongkar motif dan otak dari peristiwa tersebut," kata Ketua DPP NasDem Taufik Basari kepada wartawan, Rabu (25/1/2022).
Taufik menegaskan bahwasanya tidak boleh ada teror yang dibiarkan tanpa penegakan hukum.
"Dan penindakan harus dilakukan tanpa pandang bulu siapun latar belakang pelaku dan dalangnya," ujarnya.
Kendati begitu, Taufik enggan berspekulasi terkait ada atau tidaknya kaitan aksi teror ini dengan rencana kedatangan Anies Baswedan selaku bakal calon presiden yang diusung NasDem ke rumah Wahidin.
"Kami tidak mau berspekulasi apakah teror tersebut berkaitan dengan kedatangan calon presiden yang dideklarasikan Partai NasDem atau tidak, kami serahkan pengusutannya kepada aparat penegak hukum," kata Taufik.
Tetapi dikatatakan Taufik terlapas dari apa latar belakang teror ular kobra, tentunya aparat keamanan memiliki tanggung jawab dalam memastikan setiap kegiatan partai politik berjalan aman dari gangguan pihak manapun
"Saya garis bawahi pihak manapun. Karena upaya menghalang-halangi, menghambat, mengganggu, mengintimidasi, mengancam kegiatan politik dan pendidikan politik, akan merusak demokrasi. Tentu kita ingin menjaga agar kehidupan demokrasi di Indonesia tetap sehat, beretika dan bermartabat dan jangan sampai dikotori oleh praktek politik kotor yang jahat dan tidak beradab," pungkasnya.
