Infografis
Suara.com - Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta Ismail akhirnya menyempatkan diri menemui para pengemudi ojek online (ojol) yang melakukan aksi unjuk rasa menolak jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat. Kedatangan ismail ini memenuhi permintaan massa aksi yang meminta agar pimpinan DPRD DKI segera datang.
Dari atas mobil komando milik massa aksi, Ismail menjelaskan saat ini rencana ERP masih berupa Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) yang diajukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI. Namun, dalam perjalanannya isi rancangan aturan itu sudah tersebar hingga membuat keresahan di tengah masyarakat.
"Sebagaimana kita rasakan saat ini sejak bergulirnya isu tentang ERP atau jalan berbayar ini sudah menimbulkan keresahan di masyarakat," ujar Ismail.
Ismail menuturkan pihaknya sudah dua kali menjadwalkan rapat kerja bersama Dinas Perhubungan (Dishub) untuk membahas soal ERP. Dalam pertemuan itu, rencananya akan ada keterangan lebih lanjut soal penerapan ERP, mulai dari tarifnya, lokasi, pengelolaan uang denda, hingga pemberlakuan untuk ojol.
Baca Juga: Ketua DPRD DKI Tak Juga Temui Massa Pendemo Tolak ERP, Ojol Ancam Dobrak Gedung DPRD DKI
![Sejumlah kendaraan bermotor melintas di bawah alat sistem jalan berbayar elektronik atau Electronic Road Pricing (ERP) di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Kamis (19/1/2023). [Suara.com/Alfian Winanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2023/01/19/88773-jalan-berbayar-electronic-road-pricing-erp-alat-sistem-jalan-berbayar-elektronik.jpg)
"Kami membuka ruang seluas luasnya kepada seluruh elemen masyarakat terutama yang nantinya akan terkena imbas negatif dari diterapkannya ERP ini untuk menyampaikan kepada kami ke anggota dewan DPRD DKI Jakarta ini," jelasnya.
Politikus PKS ini mengatakan pihaknya melalui Komisi B akan memperjuangan nasib para ojol yang terdampak aturan ini. Pihaknya akan melakukan penyesuaian lewat Pemprov DKI terkait masalah ini.
"Karena kita tidak menginginkan diberlakukannya satu peraturan meskipun dalihnya untuk pengendalian lalu lintas tapi justru membebani masyarakat," jelasnya.
"Kami seluruh anggota komisi B, berkomitmen untuk menjadikan ini sebuah atensi dan kami segera memanggil pihak terkait," pungkasnya.
Baca Juga: Kurangi Kemacetan, Pemprov DKI Akan Tutup 27 Jalur Putar Balik di Jakarta
