Infografis
Suara.com - Wakil Ketua Umum DPP Partai NasDem, Ahmad Ali mengatakan, bahwa jika ada partai politik lain yang mau mendukung Anies Baswedan maju di Pilpres 2024, maka jangan bawa kepentingannya masing-masing.
Ali mengatakan, bahwa partai calon mitra koalisi pendukung Anies harus sama dengan NasDem, yang mendukung Anies bukan demi kepentingan partai, tapi kepentingan bangsa keseluruhan.
"Karena bagi NasDem mendukung Anies itu bukan untuk kepentingan NasDem tapi lebih kepada kepentingan bangsa secara keseluruhan," kata Ali kepada wartawan, Rabu (25/1/2023).
NasDem, kata Ali, meyakini jika Anies adalah harapan mensejahterakan rakyat Indonesia, hingga dianggap bisa membawa rasa keadilan. Menurutnya, partai mitra koalisi nanti harus memiliki pandangan yang sama.
Baca Juga: NasDem Singgung Potensi Koalisi Perubahan Bisa Bubar, Jika...
"Nah, saya berharap mitra koalisi kita juga memiliki pandangan yang sama. Dia tidak boleh bicara tentang kepentingan partainya," tuturnya.
Lebih lanjut, Ali kemudian menyinggung soal adanya partai calon mitra koalisi pendukung Anies belum apa-apa sudah menyodorkan figur sebagai calon wakil presiden.
Partai tersebut, coba-coba membuat analisnya sendiri soal sosok cawapres Anies dan menyodorkan nama kadernya sendiri.
"Jangan kemudian membuat analisa sendiri bahwa figur ini lah yang paling tepat mendampingi Anies. Kan subjektif kalau kemudian dianggap bahwa satu figur tertentulah yang membuat analisa sendiri dan orang yang dimaksud adalah orang mereka sendiri. Itu kan tidak fair," ujarnya.
PKS Tak Mau Ada Paksaan
Baca Juga: NasDem Tunggu PKS-Demokrat Deklarasi, Setelahnya Lanjut Petakan Wilayah Kekuatan dan Kelemahan Anies
Partai Keadilan Sejahtera (PKS) meyakinkan tidak ada paksaan atau sikap saling memaksakan kehendak dalam penjajakan koalisi perubahan dengan NasDem dan Demokrat.
Ketua DPP PKS Bidang Polhukam, Al Muzzammil Yusuf berujar pembangunan koalisi didasarkan atas kesamaan dan kesetaraan.
"Penjajakan koalisi yang dibangun oleh PKS bersama Nasdem dan Demokrat mengedepankan equal partnership, tak saling memaksa, serta saling menghormati mekanisme internal masing-masing partai," kata Muzzammil kepada wartawan, Kamis (19/1/2023).
PKS sendiri berkeyakinan dengan dasar dan prinsip tersebut, penjajakan koalisi yang tengah berlangsung akan berbuah manis.
"Sehingga kami yakin Koalisi Perubahan yang akan terbentuk nantinya akan solid," kata Muzzammil.
Koalisi Perubahan yang dijajaki NasDem, PKS, dan Partai Demokrat kini tengah dalam perjalanan mencari dwitunggal. Mereka tinggal mencari bakal cawapres yang tepat, yang dapat melengkapi dan mendampingi sosok Anies Baswedan sebagai bakal capres.
Menurut Ketua Umum NasDem Surya Paloh penentuan dwitunggal dari koalisi perubahan nantinya harus benar-benar disepakati bersama partai-partai di koalisi secara setara. Paloh mengatakan tidak ada yang nantinya memaksakan kehendak masing-masing.
Pernyataan terkait itu disampaikan Paloh dalam pertemuan dengan Fraksi NasDem di NasDem Tower beberapa waktu lalu. Ketua DPP NasDem Willy Aditya yang kemudian mengungkapkan isi pesan Paloh.
Demokrat Sodorkan AHY
Demokrat kian mantap menyodorkan nama Ketua Umum Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY untuk dipasangkan dengan Anies Baswedan selaku bakal calon presiden dari NasDem.
Kendati masih penjajakan dan belum mencapai kata deklarasi, diakui Demokrat, mereka terus mengikhtiarkan agar Anies-AHY menjadi pasangan capres dan cawapres. Terutama paslon yang nantinya dapat diusung oleh Koalisi Perubahan, koalisi yang kini dijajaki NasDem, PKS serta Demokrat.
Diketahui, Demokrat sejak awal memang menyodorkan nama AHY, tetapi usulan nama itu makin santer disebut seiring munculnya nama lain yang juga dicocokan dengan Anies. Sebut saja nama Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa serta Jenderal Andika Perkasa yang sama-sama dijagokan menjadi cawapres.
Terkait munculnya nama Andika, Demokrat mengaku belum mendengar adanya nama mantan Panglima TNI itu yang menjadi salah satu kandidat cawapres untuk Anies. Koordinator Juru Bicara Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan pihaknya masih berfokus kepada kriteria, belum mengerucut kepada figur.
