Suara.com - Partai Amanat Nasional (PAN) tetap solid bersama Partai Golkar dan Partai Persatuan Pembangunan (PPP) di Koalisi Indonesia Bersatu (KIB). Tetapi di sisi lain, PAN terbuka apabila KIB melebur bersama koalisi lain, semisal koalisi Gerindra-PKB menjadi satu koalisi besar.
Wakil Ketua Umum PAN Yandri Susanto berpandangan, koalisi besar bisa terbentuk apabila Pilpres 2024 hanya menghendaki dua pasangan calon presiden dan calon wakil presiden.
"Kalau mau dibuat koalisi besar dan dua calon kembali, itu juga terbuka. Jadi semuanya masih dinamis. Artinya, PAN terus melakukan komunikasi dengan semua parpol," kata Yandri di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/1/2023).
Terkait meleburkan beberapa koalisi menjadi satu, Yandri menilai jangan sampai ada koalisi yang mendominasi. Semisal saat ini antara KIB dan Koalisi Gerindra-PKB jika berpeluang menjadi satu koalisi.
"Ya pada akhirnya bukan masalah melebur atau tidak melebur, itu kan sebuah kesepakatan saja nanti pada akhirnya. Tidak ada inferior atau superior karena kesepakatan dibangun atas duduk sama rendah bediri sama tinggi," kata Yandri.
Tetapi saat ini, ditegaskan Yandri, bahwa PAN solid berada di KIB. Mereka yang ada di KIB justru berharap ada partai lain yang bergabung.
Walaupun nantinya KIB hanya tiga partai, hal itu bukan masalah. Sebab dengan begitu ada peluang partai lain membentuk koalisinya sendiri yang dapat memberikan dampak positif, yakni menghadirkan paslon lebih dari dua.
"Artinya, pasangan calon berarti kan lebih banyak. Itu juga buat rakyat buat demokrasi kita juga baik. Sehingga pilihan-pilihan kita lebih banyak dan mungkin konstraksi atau gesekan itu bisa ditekan sedemikian rupa. Jadi kalau banyak pilihan bagus," ujar Yandri.
KIB Merger Gerindra-PKB
Baca Juga: Bikin Buntu Diskusi, NasDem Ungkit Sikap Demokrat Kunci Nama AHY jadi Cawapres
PAN menilai memang masih ada kemungkinan koalisi menuju 2024 yang ada saat ini melebur menjadi satu koalisi. Bahkan, tidak tertutup kemungkinan partai-partai yang saat ini berkoalisi di Pemerintahan Jokowi-Maruf Amin kembali berkoalisi untuk Pilpres mendatang.
Adapun koalisi partai pendukung pemerintah saat ini adalah Koalisi Indonesia Maju. Sementara itu, Ketua DPP PAN Saleh Partaonan Daulay menyatakan politik saat ini masih sangat cair.
Ia mengatakan politik itu sendiri merupakan seni mencari kemungkinan atau the art of possible sehingga kalau kemungkinannya ada, bukan hal mustahil terjadi.
"Ya kan kalau politiknya saya katakan cair kan tidak tertutup kemungkinan hal itu ada," kata Saleh di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (24/1/2023).
Menurut Saleh, kemungkinan ke arah tersebut bisa terjadi. Sebabnya dikatakan Saleh, semua koalisi yang ada saat ini belum final.
PAN yang bersama Partai Golkar dan PPP di KIB tentu akan senang bila anggota koalisi bertambah. Begitu pula, kata Saleh, dengan koalisi lainnya.
"Begitu juga, misalnya dengan koalisi partai lain, katakanlah seperti Gerindra dan PKB. Pasti dia akan senang kalau misalkan ada partai lain yang ikut bergabung karena semakin banyak teman berserikat ya tentu itu akan semakin banyak peluang untuk memenangkan pertarungan pada 2024," kata Saleh.
Sementara itu, Saleh memastikan belum ada pembicaraan di KIB ihwal peluang menggabungkan koalisi yang ada menjadi satu koaliai besar.
"Nggak ada. Jadi ya ini kita biarkan saja begitu. Yang penting kan komunikasinya jalan, komunikasi lintas partai itu tetap berjalan, nggak ada yang tertutup," ujar Saleh.
Potensi Koalisi Besar
Sebelumnya, Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani menilai memang masih ada kemungkinan partai-partai bersatu di dalam satu koalisi besar.
Pernyataan Arsul menyusul penilaian Sandiaga Uno yang menganggap ada potensi partai-partai bersatu di satu koaliai. Termasuk bersatu ke koalisi Gerindra dan PKB.
Arsul menegaskan saat ini PPP sudah berkoalisi bersama Partai Golkar dan Partai Amanat Nasional (PAN). Tetapi ia mengakui bahwa semua kemungkinam masih terbuka.
"Tentu dalam konteks dinamika politik maka ada kemungkinan-kemungkinan yang terbuka seperti bersatunya koalisi-koalisi atau parpol-parpol dalam koalisi yang lebih besar," ujar Arsul dihubungi, Selasa (24/1/2023).
Termasuk bergabungnya dua koalisi, yakni KIB dan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya atau koalisi Gerindra-PKB.
"Tetapi masih terlalu dini untuk berspekulasi bahwa KIB akan 'merge' dengan Koalisi KIR. Meski tidak ada yang tertutup. Kita akan sama-sama tunggu dinamika ke depan," kata Arsul.
Apabila dua koalisi itu bersatu, hal tersebut menandakan adanya kemungkinan reuni partai-partai pendukung pemerintah Jokowi-Maruf Amin, yang tergabung di Koalisi Indonesia Maju.
Reuni koalisi pemerintahan bisa saja terjadi pada Pilpres 2024. Mengingat partai-partai yang tergabung di dalamnya sudah memiliki pengalaman bersama.
"Kalau bicara faktor pendorong maka sejumlah hal bisa menjadi faktor pendorong, termasuk kebersamaan yang sudah terbangun dalam koalisi pemerintahan Jokowi-Kiai Maruf Amin," kata Arsul.
Diketahui dari semua partai di koalisi pemerintah saat ini, hanya ada NasDem dan PDI Perjuangan yang belum menentukan berkoalisi.
NasDem Belum Deklarasi
NasDem kendati sedang penjajakan koalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat, tetapi hingga kini belum mendeklarasikan koalisi.
Sedangkan PDIP yang memiliki tiket mengusung calon presiden dan calon wakil presiden sendiri juga belum memutuskam akan berkoalisi atau memilih sendirian.
Lantas apakah nantinya NasDem, termasuk PDIP akan diajak jika KIB dan Gerindra-PKB bergabung di satu koalisi besar? Arsul menilai makin banyak makin bagus.
"Kebersamaan itu kalau terulang buat saya akan lebih baik," ujar Arsul.
Tetapi sebelum masuk ke peluang bersatunya koalisi-koalisi, Arsul mengatakan perlu ada pembicaraan tentang kesamaan pandang. Belum lagi terkait permasalaham kandidat calon presiden dan calon wakil presiden yang hendak diusung.
"Salah satu yang paling krusial dalam koalisi selain menentukan platform maka siapa-siapa yang akan menjadi kandidat paslon Pilpres juga akan turut menentukan komposisi koalisi finalnya nanti," ujar Arsul.