Infografis
Suara.com - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman menilai Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak akan berani bertaruh memaksakan penahanan terhadap Gubernur Papua nonaktif Lukas Enembe yang dinarasikan pihak kuasa hukum dan keluarganya dalam keadaan sakit keras.
Sebelumnya, Lukas Enembe ditetapkan menjadi tersangka dugaan suap dan gratifikasi APBD Provinsi Papua. Semenjak ditahan, Lukas Enembe sempat kembali dibantarkan ke Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto pada Selasa 17 Januari 2023. Namun pada Jumat 20 Januari 2023, dia dikembalikan ke Rumah Tahanan (Rutan) KPK pada Pomdam Jaya.
"Saya yakin KPK tidak berani bertaruh, kalau orangnya sakit terus dikembalikan ke tahanan, karena kalau ada apa-apa bisa di tuntut oleh keluarga," kata Boyamin saat dihubungi Suara.com pada Senin (23/1/2023).
Menurutnya yang berkapasitas untuk menentukan sehat atau tidaknya Lukas Enembe, dokter di RSPAD yang merawatnya.
"Artinya, tim dokter RSPAD yang mengetahui sehat atua tidak sehatnya Lukas Enembe baik secara hukum atua secara fisik," kata Boyamin.
Kemudian kata dia, Rutan KPK pada Pomdam Jaya tidak akan serta mau menerima seorang tahanan dalam kondisi sakit.
"Sehingga kalau ini rutan menerima tahanan kembali, Lukas Enembe itu artinya memang sudah ada keterangan sehat dari dokter RSPAD," ujarnya.
KPK menurut Boyamin, sudah mengantisipasi berbagai narasi yang menyebut Lukas Enembe sakit untuk dapat menghentikan proses hukum.
"Karena sudah ditahan, itukan kalau toh sakit dibantarkan. Jadi upaya untuk melepaskan Lukas Enembe sudah diantisipasi KPK, untuk tidak bisa dilakukan upaya-upaya lain untuk melepaskan," kata Boyamin.
Baca Juga: Boyamin MAKI Sebut KPK Tak Langgar HAM Soal Penanganan Lukas Enembe
Dalam beberapa pernyataan, pihak Lukas Enembe berbeda pendapat soal kondisi kesehatannya dengan KPK. Mereka menyebut Lukas Enembe keadaan sakit saat menjalani pemeriksaan dan penahanan, bahkan diklaim tidak dapat beraktivitas secara mandiri.
