Infografis
Suara.com - Usulan Menteri Agama (Menag) Yaqut Cholil Qoumas terkait kenaikan biaya haji 2023 menjadi Rp 69 juta menuai pro dan kontra. Banyak yang menilai usulan itu rasional, tapi ada pula yang keberatan dan menyebut tidak bijak.
Diketahui, Menag Yaqut mengusulkan, Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) tahun 2023 sebesar Rp 98.893.909,11 per jemaah.
Dari jumlah itu, setiap jemaah akan dibebani sebesar 70 persen atau Rp 69 juta. Sementara, 30 persen sisanya ditanggung oleh nilai manfaat dana haji sebesar Rp 29,7 juta.
Namun, jumlah biaya yang dibebankan kepada jemaah itu naik dari biaya haji 2022, dari semula sekitar Rp 39 juta atau sekitar 60 persen menjadi 70 persen dengan nilai Rp 69 juta.
Baca Juga: Arab Saudi Turunkan Biaya Paket Haji 30%, Kenapa Indonesia Malah Naik?
Ketua Komisi Nasional Haji dan Umrah (Komnas Haji) Mustolih Siradj menilai, langkah yang diambil Kemenag menaikan biaya haji 2023 demi kebaikan dan keberlangsungan keuangan haji.
"Kenaikan biaya haji sulit dihindari karena dipicu oleh kenaikan berbagai komponen kebutuhan, baik itu di Tanah Air maupun di Arab Saudi sana," ujar Mustolih sebagaimana dilansir Antara, Minggu (22/1/2023).
Mustolih mengungkapkan kenaikan biaya haji sukar diatasi jika dibandingkan dengan patokan biaya sebelum pandemi Covid pada 2019 lalu.
Dia menegaskan perlu ada penyesuaian biaya dengan realita di lapangan.
"Biaya angkutan udara karena avturnya juga naik, hotel, pemondokan, transportasi darat, katering, obat-obatan, alkes dan sebagainya, belum lagi pengaruh inflasi, sehingga biaya haji mesti beradaptasi atas situasi tersebut," katanya.
Baca Juga: 'Angka yang Ditetapkan Harus Rasional' Pro Kontra Usulan Biaya Haji Naik Jadi Rp69 Juta
Kata dia, selama ini subsidi biaya haji ditopang dana imbal hasil kelolaan keuangan haji terlalu besar.
Dinilai Tak Bijak Dan Beratkan Jemaah
Sementara itu, Partai Amanat Nasional (PAN) menilai usulan Kemenag terkait kenaikan biaya haji 2023 yang dibebankan kepada jemaah menjadi Rp 69 juta sangat tidak bijak.
"Berdasarkan pemetaan penggunaan anggaran dan juga situasi terkini masyarakat, usulan kenaikan BPIH 2023 dinilai sangat tidak bijak," kata Ketua Fraksi PAN di DPR RI Saleh Partaonan Daulay dalam keterangan resminya, dikutip Senin (23/1/2023).
Menurut Saleh, usulan kenaikan biaya haji 2023 itu tak bijak lantaran dilakukan saat masa akhir pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Selama periode pertama dan kedua, Jokowi selalu berorientasi pada upaya meringankan beban masyarakat.
"Tentu mestinya tidak terkecuali dalam hal BPIH ini. Saya yakin Jokowi juga ingin agar masyarakat dimudahkan. BPIH tidak membebani," katanya.
Saleh membeberkan penilaian itu didasari beberapa alasan. Salah satunya, pandemi covid-19 di Indonesia yang kini mulai landai dan mereda sehingga masyarakat masih berupaya menggerakkan kembali roda perekonomian mereka.
Oleh karena itu, PAN melihat tambahan biaya untuk pelunasan BPIH yang cukup tinggi akan sangat memberatkan masyarakat.
Terlebih, kata dia, saat ini sudah ada Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) yang mengelola keuangan haji. Kehadiran badan ini semestinya dapat meningkatkan nilai manfaat dana simpanan jamaah.
Namun, ia melihat BPKH hingga kini belum menunjukkan progres kinerjanya dalam mengelola keuangan haji.
"BPKH ini kelihatannya belum menunjukkan prestasi memadai. Pengelolaan simpanan jamaah, tidak jauh beda dengan sebelum badan ini ada. Wajar saja kalau ada yang mempertanyakan pengelolaan keuangan haji yang diamanahkan pada badan ini," ujarnya.
Saleh mengatakan jika biaya haji 2023 tetap dipaksa dinaikkan, maka dikhawatirkan akan ada asumsi di masyarakat bahwa dana haji dipergunakan untuk pembangunan infrasturktur.
Karenanya, Saleh meminta agar Kemenag mempertimbangkan kembali usulan kenaikan BPIH 2023. Pasalnya, usulan kenaikan tersebut diperkirakan akan memberatkan para jamaah. Apalagi besaran kenaikan mencapai hampir 30 juta rupiah per jemaah.
Arab Saudi Turunkan Biaya Paket Haji 30 Persen
Di sisi lain, pemerintah Arab Saudi justru menurunkan biaya paket haji sebesar 30 persen.
Gulf News melaporkan bahwa Perwakilan Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi, Amr bin Reda Al Maddah telah mengonfirmasi soal penurunan biaya paket tersebut.
Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Hilman Latief membenarkan soal penurunan biaya haji oleh Arab Saudi tersebut.
Mengutip dari laman resmi Kemenag.go.id, biaya yang diturunkan oleh Pemerintah Arab Saudi tersebut adalah paket layanan haji yang berupa layanan dari 8-13 Zulhijjah di Arafah, Muzdalifah, dan Mina yang biasa disebut Armuzna atau Masyair.
Rinciannya, Pemerintah Arab Saudi menawarkan empat paket layanan Masyair tahun 1444 H/2023 M untuk warga domestik sebagai berikut
- Mulai SAR 10,596 - SAR 11,841 (sekitar Rp43 juta - Rp48 juta)
- Mulai SAR 8,092 - SAR 8,458 (sekitar Rp33 juta - Rp34,5 juta)
- Mulai SAR 13,150 (sekitar Rp53,6 juta)
Saudi menawarkan juga paket keempat, mulai SAR 3,984 (sekitar Rp16 juta), namun tidak ada layanan di Mina (hanya akomodasi dan konsumsi di Arafah dan Muzdalifah)
“Itulah yang disebut paket layanan haji yang ditangani oleh Syarikah atau perusahaan di Saudi. Harganya pada tahun lalu karena alasan pandemi, naik sangat signifikan. Tahun ini alhamdulillah diturunkan. Jadi terkait paket layanan haji di Masyair, hitungan dalam usulan BPIH pemerintah juga turun, kisarannya juga 30% dan itu sangat signifikan,” tegas Hilman di Jakarta, Sabtu (21/1/2023).
"Tahun lalu paket layanan haji (Masyair) 2022 sebesar SAR5.656,87. Alhamdulillah tahun ini selain turun, Kemenag berhasil negosiasi hingga menjadi SAR4.632,87. Turun sekitar SAR1.024 atau 30%," sambungnya.
Jadi dalam usulan BPIH tahun ini, kata Hilman, pemerintah sudah melakukan penyesuaian harga sesuai yang ditetapkan Saudi. Meski demikian, pihaknya tetap mempertahankan kualitas layanan bagi jemaah di Masyair.
“Kepada perusahaan penyedia layanan, kami tetap meminta komitmen agar dengan harga yang ditetapkan pemerintah Saudi itu, layanan yang diberikan kepada jemaah juga tetap berkualitas,” jelasnya.
Namun demikian, kata Hilman, komponen BPIH tidak hanya paket layanan haji. Komponen biaya haji yang diusulkan pemerintah kepada DPR itu juga mencakup layanan akomodasi, konsumsi, dan transportasi selama di Arab Saudi, baik Jeddah, Makkah, maupun Madinah.
"Di luar Masyair, masa tinggal jemaah sekitar 30 hari, baik di Makkah maupun Madinah. Ini kita siapkan semua layanannya," papar Hilman.
Selain itu, penyusunan usulan BPIH juga memperhatikan komponen kurs Dollar (USD) dan kurs Riyal (SAR). Dalam usulan itu, asumsi yang digunakan adalah Rp15.300 untuk kurs 1USD, dan Rp4.080 untuk kurs 1SAR. Pada 2022, kurs SAR yang digunakan adalah Rp3.846. Untuk kurs USD tahun 2022 adalah Rp14.425.
Hal lain yang menjadi perhatian adalah komponen pesawat. Sebab, ini sangat bergantung pada harga avtur.
“Usulan pemerintah terkait BPIH 1444 H itu belum final, karena terbuka untuk dibahas bersama dengan Komisi VIII DPR. Semoga kita bisa mendapatkan rumusan yang paling pas terkait biaya haji tahun ini,” tandasnya.
