Infografis
Suara.com - Menteri BUMN Erick Thohir secara tegas tidak segan-segan untuk mengungkap sejumlah kasus hukum yang terjadi di lingkungan kementeriannya.
"Untuk masalah bersih-bersih BUMN, saya rasa saya tidak segan-segan mendorong yang namanya kasus-kasus hukum di BUMN, kasus Jiwasraya dari 2006 itu tidak pernah dilakukan, ketegasan, tetapi Alhamdulillah saya melaporkan kepada Pak Presiden Joko Widodo dan beliau sangat mendukung," ujar Erick dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (22/1/2023).
Erick selalu intens berkoordinasi dengan Kejaksaan Agung dan KPK dalam mengusut kasus dugaan korupsi di tubuh BUMN ini.
Menurutnya, pengungkapan Jiwasraya hanya permulaan. Hal itu karena banyak dana pensiun yang bermasalah di perusahaan pelat merah itu.
Baca Juga: Pengamat Percaya Erick Thohir Punya Nyali Bersihkan PSSI
"Kemarin saya peringatkan, setelah Jiwasraya, Asabri, sekarang kita mendorong investasi audit untuk dana-dana pensiun BUMN yang kemarin saya melihat bukunya ini 35 persen sehat dan 65 persen sakit. Kita harus antisipasi karena ini bisa angkanya cukup besar," lanjutnya.
Tak hanya itu, kasus yang terjadi di Garuda Indonesia hingga Waskita Beton juga membawa dampak negatif bagi keuangan perusahaan.
Meski permasalahan itu sudah terjadi cukup lama, ia tetap berkomitmen untuk menyelesaikannya supaya negara dan masyarakat tidak rugi.
"Waskita beton ini juga terima kasih teman-teman penegak hukum bisa menginformasikan, karena memang secara data waktu itu kita sudah melihat sepertinya ada penipuan, artinya secara publik waktu itu mengeluarkan rights issue, surat utang atau apalah, saya lupa detilnya tetapi ternyata penggunaannya tidak benar," ujar Erick.
Dia mengatakan, program bersih-bersih ini tentu tidak selesai dalam waktu singkat lantaran sudah terjadi sejak zaman dahulu. Namun, Erick meyakini pemilihan pemimpin berdasarkan kepemimpinan yang baik dan sistem yang dibangun ini yang akan bisa mengurangi korupsi.
Baca Juga: Ternyata Kebijakan Jokowi Ini yang Buat Indonesia Keluar dari Jeratan Pandemi Covid-19
"Tidak mungkin yang namanya perubahan itu berdasarkan hanya kepemimpinan, tanpa ada sistem yang dibangun, maupun sebaliknya," katanya. [ANTARA]
