Infografis
Suara.com - Abdul Halim Iskandar selaku Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi mendukung usulan terkait masa jabatan kepala desa 9 tahun. Masa jabatan tersebut berlaku satu periode dan dapat dipilih kembali pada periode kedua.
Wacana perpanjangan masa jabatan kades sampai 9 tahun tentu langsung memicu pro kontra. Apalagi, tidak sedikit yang menilai jika masa perpanjangan kades direalisasikan, maka bukan tidak mungkin itu bisa dilakukan juga terhadap masa jabatan presiden.
Berkaitan dengan itu, berikut ini merupakan keuntungan dan kerugian perpanjangan masa jabatan kades 9 tahun.
Kerugian Perpanjangan Masa Jabatan Kades 9 Tahun
Analis Sosial Politik dari Universitas Negeri Jakarta Ubedilah Badrun melihat fenomena ini tidak menguntungkan bagi rakyat. Pasalnya, pihak yang diuntungkan justru hanyalah kepala desanya saja, sementara rakyat rugi.
Selain itu, Ubedilah juga menilai regenerasi kepemimpinan di desa akan sangat lambat. Anak muda di desa yang memiliki visi misi besar dalam membangun desa pun turut terhambat karena giliran mereka terlalu lama.
Ubedilah juga menambahkan desa akan terus menerus dipimpin oleh generasi tua dan dampaknya perubahan rendah bahkan hilang. Baginya, waktu 6 (enam) tahun sudahlah cukup untuk melaksanakan program kerja desa.
Ubedilah menyampaikan masalah utama bukanlah kurangnya waktu menjabat, tetapi kemampuan memimpin dan melaksanakan pembangunan desa. Selain itu, kepala desa yang kurang mampu mengatasi perpecahan sosial pasca pilkades.
Tak hanya itu, Ubedilah juga menyampaikan dana pilkades seharusnya tidak dijadikan alasan untuk memperpanjang masa jabatan kepala desa. Dana pilkades telah dianggarkan dalam APBN dan harus digunakan sesuai peruntukannya.
Melihat gagasan ini, Ubedilah menyampaikan perpanjangan masa jabatan kepala desa itu lemah dan merusak demokrasi. Pasalnya, jabatan publik ini haruslah digilirkan agar tidak ada kecenderungan tindak pidana korupsi dan sikap otoriter.
