Infografis
Suara.com - Perhimpunan Bantuan Hukum dan HAM Indonesia (PBHI) mengkritik pernyataan Presiden Jokowi yang meminta Kementerian Pertahanan menjadi orkestrator informasi intelijen. Menurut PBHI pernyataan Jokowi itu melanggar UU Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen negara, dari segi fungsi, struktur tata negara, dan tujuan dari intelijen itu sendiri.
Dalam keterangan tertulis tertanda Ketua PBHI Julius Ibrani dan Sekjen PBHI Gina Sabrina, mereka menganggap pernyataan Jokowi akan mengaburkan tata kelola kenegaraan.
"Karena Kementerian Pertahanan bukan leading sektor dari pengelolaan informasi terkait dengan keamanan negara. Kementerian Pertahanan bukanlah lembaga yang menurut undang-undang sebagai lembaga koordinasi intelijen negara," tulis PBHI, dikutip Minggu (22/1/2023).
Merujuk Pasal 1 Angka 1 UU 17/2011, PBHI menegaskan Intelijen adalah pengetahuan, organisasi, dan kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional.
PBHI melanjutkan, definisi ini menjelaskan fungsi intelijen sebagai bahan perumusan kebijakan dan straegi nasional, yang menstrukturkan hierarki instansi sektoral (TNI, Polri, Kejaksaan, Kementerian/Lembaga) sebagai pengumpul informasi dan fakta (Pasal 9) melalui isu dan perspektif sektoral, sehingga dapat dirumuskan secara holistik dan komprehensif oleh koordinator Intelijen, yakni BIN (Pasal 38). Perpres No. 67 tahun 2013 tentang Koordinasi Intelijen Negara, menegaskan kembali relasi fungsi dan hierarki tersebut dalam Pasal 3.
"BIN sebagai koordinator penyelenggara Intelijen Negara bertugas mengoordinasikam penyelenggaraan Intelijen Negara; memadukan produk Intelijen; melaporkan penyelenggaraan koordinasi Intelijen Negara kepada Presiden; dan mengatur dan mengoordinasikan Intelijen pengamanan," tulis PBHI.
Karana itu, PBHI menegaskan kembali penempatan Kementerian Pertahanan di atas BIN jelas melanggar UU No. 17/2011.
"Dan justru terlihat hendak mengutamakan pendekatan sektoral pertahanan yang bernuansa militerisme, dan artinya isu pertahanan membawahi isu hukum, hak asasi manusia, dan lainnya, dan berpotensi semakin menjauhkan kebijakan negara dari supremasi dan kebebasan sipil sebagai mandat reformasi," kata PBHI.
Selain melanggaran aturan perundangan, PBHI berujar mengibah posisi Kementerian Pertahanan dalam fungsi dan strukur intelijen juga melanggar konstitusi UUD Negara RI Tahun 1945, lantaran mengubah Kementerian Pertahanan secara ketatanegaraan. Padahal tulis PBHI, Kementerian Pertahanan adalah 1 dari 3 Kementerian yang tidak dapat dibubarkan atau diubah presiden karena diatur langsung oleh konstitusi UUD 45.
Baca Juga: Jokowi Ikut Jalan Sehat Menuju Satu Abad NU
“Presiden Jokowi telah merusak fungsi dan struktur intelijen berbasis prinsip dasar sebagaimana UU No. 17/2011, bahkan berpotensi mengubah Kementerian Pertahanan yang artinya melanggar konstitusi. Jangan sampai, pendekatan militerisme yang anti-supremasi sipil jadi basis utama fungsi intelijen ke depannya," kata PBHI.
Masih menanggapi pernyataan Jokowi pada rapat pimpinan Kementerian Pertahanan, PBHI mewanti-wanti presiden agar tidak mempolitisasi Kementerian Pertahanan.
"Presiden Jokowi jangan mempolitisasi Kementerian Pertahanan melalui perubahan fungsi dan struktur intelijen hanya karena investasi politik melalui Menhan Prabowo, sekaligus ajang peralihan pijakan politik dari parpol pendukung dan seluruh komponennya, ke calon penguasa yang baru," ujar PBHI.
