Infografis
Suara.com - Politikus Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago meradang usai mendengar adanya dorongan agar menteri-menteri dari Partai NasDem salah satunya Menteri Pertanian (Mentan) segera direshuffle Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Dorongan itu disampaikan oleh kader PDI Perjuangan atau PDIP.
Irma menilai adanya tudingan mengenai impor beras untuk mengevaluasi Mentan Syahrul Yasin Limpo itu tidak tepat dan tidak berasalan. Sebab, persoalan impor beras yang merugikan petani bukanlah dari Mentan langsung melainkan Mendag dan Bulog yang dianggapnya tidak bisa menyerap gabah petani.
"Laporan mana yang salah? Faktanya gabah petani cukup kan? masalahnya Bulog yang tidak mampu menyerap gabah petani Terus yang ingin impor kan Mendag ? Kok dibolak balik ya informasinya," kata Irma kepada wartawan dikutip Sabtu (21/1/2023).
Irma lantas menyindir kader PDIP sebelumnya menjabat Menteri Sosial (Mensos) yang melakukan korupsi dengan dalih bantuan sosial dan akhirnya berujung menjadi tahanan KPK.
"Lagi pula yang fatal itu adalah menteri yang mencuri uang rakyat lewat bansos kemudian ditangkap KPK!," tuturnya.
![Mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara memberikan kesaksian saat sidang yang berlangsung secara virtual di Gedung KPK, Jakarta, Senin (22/3/2021). [Suara.com/Angga Budhiyanto]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2021/03/22/73429-juliari-batubara-bersaksi-di-sidang-kasus-korupsi-bansos-covid-19.jpg)
Di sisi lain, Irma menegaskan, partainya berkomitmen tetap akan ada di pemerintahan jika Jokowi sebagai kepala negara maupun kepala pemerintahan.
"Bagi NasDem, sekali lagi komitmen menjaga pemerintah sampai berakhirnya masa jabatan sdh jd kewajiban, untuk itu kami tidak akan pernah mundur dari pemerintah yang ikut kami menangkan! Kecuali jika presiden memang memutuskan lain. Sekali lagi, biarlah reshuflle jadi hak Presiden nggak usah ditekan tekan dan di paksa- paksa," tuturnya.
Lebih lanjut Irma mengklaim, diantara puluhan menteri dalam kabinet, Mentan memiliki prestasi apalagi dikala pandemi Covid-19.
Untuk itu, ia menegaskan perihal masalah import beras itu bukanlah kemauan dari Mentan melainkan Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan dan Kepala Bulo Budi Waseso.
Baca Juga: Jokowi Mendadak Tunda Reshuffle Kabinet, Ternyata Gegara Luhut dan Surya Paloh Bertemu di London?
"Kalau bicara prestasi Mentan, jangan lupa! Kementan salah satu dari sedikit kementerian tumbuh dimasa pendemi, ngapain bela belain impor ? Wong mentan nggak mau import dan sudah bilang dimedia. Kan Bulog dan Mendag yang import," pungkasnya.
Desakan PDIP
Sebelumnya, Ketua DPP PDIP, Djarot Syaiful Hidayat, turut memberikan komentar menanggapi soal Presiden RI Joko Widodo atau Jokowi yang memberikan sinyal bakal melakukan perombakan kabinet atau reshuffle.
Djarot meminta agar dua menteri dari NasDem yakni Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo dan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Siti Nurbaya untuk bisa dievaluasi.
"Mentan di evaluasi, Menhut di evaluasi, Menteri kehutanan ya, terus dievaluasi, semua menteri juga dievaluasi, supaya apa, supaya ada, satu darah baru yang segar, mendukung penuh kebijakan pak Jokowi, untuk menuntaskan janji kampanye sebelumnya," kata Djarot kepada wartawan, Jumat (23/12/2022).
Memang, kata dia, reshuffle merupakan hak prerograrif Presiden Jokowi. Menurutnya, menjelang berakhir masa jabatan perlu juga adanya evaluasi.
"Kalau reshuffle urusan pak Jokowi untuk bisa mengevaluasi. Evaluasi kinerja seluruh menteri, apalagi menjelang betakhir masa jabatan presiden. Sehingga program-program yang sudah dicanangkan oleh pak Jokowi itu betil betul bisa tercapai. Sudah waktunya dievalusasi," tuturnya.
Ia lantas memberikan contoh hal-hal yang perlu dilakukan evaluasi di dalam pemerintah. Salah satunya Djarot menyoroti soal swasembada beras yang ternyata, impor beras masih terjadi.
Sementara itu, Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto menyebut ada laporan kerja Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo ke Jokowi yang tidak tepat.
"Apa (laporan) yang disampaikan Menteri Pertanian ke Presiden kan tidak tepat. Bayangkan saja, menteri itu kan pemerintahan, dalam pengertian sehari-hari, (menteri) yang menguasai hal ikhwal kementerian yang dipimpinnya," ujar Hasto.
