Hal itu lantaran, sejak awal masuk para korban tidak pernah diberikan nomor anggota koperasi, tidak pernah memasukan simpanan pokok dan simpanan wajib, dan tidak pernah diundang dalam rapat anggota.
"Setelah gagal bayar baru para korban diberikan nomor anggota koperasi sebagai syarat untuk dibayarkan cicilan. Cicilannya pun tidak manusiawi hanya sekitar Rp100 ribu per bulan," bebernya.
Selain itu, para korban menyatakan telah mengikuti setiap upaya hukum mulai dari PKPU hingga Kepailitan, namun langkah tersebut gagal.
Teddy mengatakan, para korban meminta pengusutan aset tidak hanya dilakukan ke Henry Surya, tetapi bisa diusut ke keluarganya dan ke perusahaan afliasinya.
"Karena ini diduga tindak pidana
pencucian uang," tutupnya.
Sebelumnya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat memutuskan bahwa June Indria divonis lepas dari dakwaan atas kasus gagal bayar atau investasi bodong KSP Indosurya.
Merujuk pada dakwaan pertama mengenai perbankan, bahwa barang siapa terbukti menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menghimpun dana dari masyarakat: kegiatan lembaga keuangan menghimpun dana dalam bentuk giro, tabungan, dan lain-lain.
Disimpulkan bahwa unsur yang dimaksud ditujukan pada kegiatan yang dilakukan oleh orang perseorangan bukan korporasi.
Baca Juga: Sambut Imlek, Senayan City Hadirkan Instalasi Lunar
"Yang harus bertanggung jawab adalah pengurus yang melakukan tindakan-tindakan di luar kewenangannya," tulis Majelis Hakim dalam putusannya, Selasa (17/1)