Infografis
Suara.com - Anggota Komisi VII DPR RI sekaligus politisi PKS Mulyanto menyoroti kinerja pemerintah terkait bentrokan yang terjadi antar pekerja di PT Gunbuster Nickel Industry (GNI) Morowali beberapa waktu lalu.
Menurut Mulyanto, pemerintah seharusnya bertanggung jawab soal kejadian tersebut dan bisa memberi langkah tegas kepada PT GNI.
"Pemerintah punya kewenangan memaksa PT GNI bersikap terbuka dan profesional terkait tenaga kerja mereka serta menjamin suasana yang kondusif bagi produktivitas kerja," kata Mulyanto, Kamis (19/1/2023).
Selain itu, pemerintahjuga diminta mengusut tuntas masalah tersebut secara objektif. Terlebih, menurut Mulyanto, pemerintah punya alat dan kewenangan untuk menindak perusahaan.
Mulyanto juga menyayangkan sikap pemerintah yang hanya mengeluarkan imbauan untuk kooperatif saja alih-alih mencarikan solusi atas bentrokan yang terjadi pada Sabtu (14/1/2024) lalu itu.
“Dengan kewenangan yang ada harusnya Pemerintah bisa bergerak cepat menemukan akar masalahnya. Bukan sekedar mengimbau. Kalau sekedar mengimbau siapapun bisa," singgung Mulyanto.
Secara terang-terangan, Mulyanto menyebut pemerintah tak punya wibawa di hadapan perusahaan yang melibatkan tenaga kerja asing tersebut.
"Sikap lemah seperti itu menunjukan Pemerintah tidak punya wibawa di hadapan PT. GNI. Padahal negara yang diwakili Pemerintah memiliki kewenangan yang bersifat ‘mengikat’ dan ‘memaksa’ siapapun untuk mematuhi aturan yang berlaku," lanjut Mulyanto.
Ia bahkan menyebut pemerintah pilih kasih dalam memperhatikan kesejahteraan pekerja.
Baca Juga: Soal Peluang Dampingi Anies Baswedan di Pilpres 2024, Begini Jawaban AHY
"Pemerintah jangan tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Terkesan lembek kepada investor China dan keras terhadap pekerja lokal," jelas Mulyanto.
