Suara.com - Komnas Perempuan telah menerima aduan dari perempuan berinisial FA (25), tersangka kasus pornografi yang dilaporkan Ketua DPRD Penajam Paser Utara (PPU) Syahruddin M Noor (SMN) ke Bareskrim Polri.
Komisioner Komnas Perempuan, Siti Aminah, menyebut aduan tersebut disampaikan oleh kuasa hukum FA, Zainul Arifin pada Selasa (17/1/2023).
"Komnas Perempuan menerima pengaduan FA melalui kuasa hukumnya. FA sebagai Perempuan Berkonflik dengan Hukum (PBH) disangkakan dengan Pasal 45 Ayat 1 juncto Pasal 27 Ayat 1 Undang-Undang (UU) Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Pasal 4 Ayat 1 huruf a UU Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pornografi jo Pasal 55 KUHP,” kata Siti kepada wartawan, Kamis (18/1/2023).
Siti berharap penyidik Bareskrim Polri turut mengusut pelaku lainnya yang diduga membuat dan menyebarkan video syur FA dan SMN.
“Karena dijunctokan pasal 55 KUHP maka ada pelaku lain yang harus diungkap dalam kasus ini, termasuk peran masing-masingnya sehingga terjadi perekaman dan penyebaran konten,” katanya.
Selain itu ia berharap penyidik juga mesti mengedepankan asas praduga tak bersalah terhadap FA.
“Diantaranya, adalah hak praduga tidak bersalah, hak atas bantuan hukum yang efektif dan berkualitas, hak untuk memberikan keterangan tanpa tekanan dan hak untuk diinformasikan terkait sangkaan yang dituduhkan serta tidak dibebankan pembuktian,” ungkapnya.
Terpisah, Zainul Arifin menjelaskan pihaknya mengadukan kasus ini ke Komnas Perempun untuk memberikan gambaran secara utuh terkait peristiwa yang sebenarnya. Sebab menurutnya FA merupakan korban eksploitasi.
Zainul juga berharap SMN selaku pemeran pria dalam video syur tersebut turut diproses hukum.
Baca Juga: Beredar di Twitter, Video Viral Kebaya Oranye Durasi 3 Menit 7 Detik
“Pak Ketua DPRD ini kita dorong dikenakan Pasal 7 UU 44 tahun 2008 tentang pornografi yakni yang membayar atau mendanai pornografi,” ungkap Zainul.