Infografis
Suara.com - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menerima kehadiran Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura di kantornya, Kamis (19/1/2023). Pada kesempatan itu, Rusdy melaporkan situasi terkini kawasan industri PT Gunbuster Nickel Industri (PT GNI) pascabentrok beberapa waktu lalu.
"Pak gubernur telah menyampaikan langkah-langkah dilakukan Pemprov Sulteng membangun kondusifitas di kawasan industri PT GNI di Kabupaten Morowali Utara," kata Tenaga Ahli Gubernur Sulteng M Ridha Saleh di Palu, Kamis.
Saat bertemu dengan Mahfud, Rusdy meminta dukungan penuh pemerintah pusat atas upaya yang tengah dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah mengenai berbagai persoalan.
"Diantaranya mengenai pemenuhan hak-hak buruh oleh pihak perusahaan, menjaga stabilitas investasi, membangun kondusifitas relasi di internal perusahaan maupun masyarakat sekitar kawasan," ujarnya.
Sulteng salah satu daerah yang menjadi proyek strategis nasional pada bidang industri pertambangan. Terlebih daerah itu berada di peringkat kedua untuk investasi tertinggi pada tahun 2022 dengan nilai investasi sekitar Rp 71 triliun.
"Penting distabilkan situasi ini, supaya tidak mengganggu iklim investasi, di sisi lain hak-hak buruh perlu menjadi prioritas supaya tidak berdampak terhadap ekosistem industri," tuturnya.
Mahfud pun merespon positif langkah Pemda dan memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada Pemprov Sulteng segera menyelesaikan masalah yang terjadi di PT GNI.
"Menkopolkam siap mendukung upaya penyelesaian masalah ini, dan pihak kementerian juga terus memantau perkembangan informasi di Morowali Utara," katanya menambahkan.
Ridha menjelaskan, atas perintah gubernur dirinya telah membangun koordinasi dengan Komnas HAM pusat maupun perwakilan Sulteng, termasuk Komisi III DPR RI mengkomunikasikan situasi terkini pascabentrok di GNI.
Hingga saat ini, situasi di kawasan industri pertambangan nikel tersebut terus berangsur kondusif, dan kawasan itu juga sedang dilakukan pengamanan oleh aparat gabungan TNI/Polri.
"Komnas HAM dan Komisi III DPR RI telah melakukan pertemuan dengan Pemprov Sulteng dan Polda Sulteng di Kota Palu membahas penyelesaian masalah di PT GNI," ujar Ridha.
