Infografis
Suara.com - Anggota Komisi VI DPR fraksi Gerindra, Andre Rosiade turut menyoroti kasus mangkraknya megaproyek Meikarta yang santer dibicarakan belakangan ini. Ia menduga dalam kasus tersebut ada kekuatan yang melakukan permainan dengan sewenang-wenang.
Hal itu disampaikan Andre dalam Rapat Dengar Pendapat Umum atau RDPU Komisi VI dengan Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BKPN) serta para korban Meikarta yang tergabung dalam Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (18/1/2023).
"Menurut saya ini sederhana, mereka merasa kuat dan kuat dugaan ada permainan. Bayangkan, mereka bisa membuat putusan PKPU tanpa melibatkan konsumen. Dugaan saya ini ada kongkalikong. Pimpinan rapat, ini PR," kata Andre.
"Kita secara telanjang melihat kekuatan oligarki yang sewenang-wenang. Seharusnya konsumen menerima unit tahun 2019, sekarang sudah 2023, delay empat tahun. Bahkan disuruh menunggu sampai 2027. Itu cara mereka buying time saja," sambungnya.
Andre menyebut, usai dirinya mendengar curhatan para korban Meikarta, bahwa memang terjadi kezaliman. Ia mengklaim adanya aduan para korban Meikarta tersebut, DPR mengaku bakal turun tangan.
"Saya memastikan, DPR adalah Dewan Perwakilan Rakyat, bukan dewan perwakilan oligarki. Jadi bapak dan ibu tidak salah datang ke sini, mengadukan nasib ke kami. Jadi bapak tidak usah khawatir," ujarnya.
"Ini ada ketidakadilan. Bayangkan saja, ada konsumen demo malah dituntut Rp56 Milyar. Pak Jokowi saja sering didemo, tapi tidak pernah menuntut. Kita tidak boleh membiarkan. BPKN kalau tidak punya nyali ya sudah kita tinggalkan," sambungnya.
Adapun Andre memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan Meikarta, yakni dengan tiga hal. Pertama, Komisi VI segera memanggil pihak pengembang untuk duduk bersama para perwakilan korban yang didampingi BPKN.
Kemudian kedua, diusulkan adanya rapat gabungan antara Komisi VI, Komisi III, dan Komisi XI DPR RI untuk mengurai persoalan megaproyek Meikarta.
"Ketiga, Bapak tidak usah takut, DPR tidak pernah takut kepada oligarki. Kita ingin memastikan DPR akan menindaklanjuti urusan Bapak. Ini kezaliman oligarki terhadap rakyat Indonesia dan DPR wajib membantu mengadvokasi persoalan ini," pungkasnya.
