Infografis
Suara.com - Anggota Fraksi PDIP DPRD DKI Jakarta, Cinta Mega membenarkan KPK telah menggeledah ruangannya saat pemeriksaan di gedung DPRD DKI, Selasa (17/1) kemarin. Penyidik disebutnya mencari sejumlah dokumen lama, tahun 2018.
KPK diketahui sedang menelusuri dugaan korupsi pengadaan lahan di Pulogebang, Jakarta Timur pada tahun 2018. Ketika itu Cinta menjabat sebagai pimpinan Komisi C DPRD DKI.
"Mencari data-data dokumen pembahasan, lalu yang di ambil data yang ada di Komisi C," ujar Cinta saat dikonfirmasi, Rabu (18/1/2023).
Ia menyebut dokumen yang dibawa berkaitan dengan pengadaan anggaran, termasuk absensi rapat-rapat saat itu. Namun, ia tak mengetahui rinci kaitannya dengan dugaan kasus korupsi tersebut.
Baca Juga: Sampai Larang Wartawan Masuk, Begini Alasan Gedung DPRD DKI Dijaga Ketat usai Digeledah KPK
Sebab, tugas Anggota Dewan merupakan menyusun anggaran, bukan melaksanakannya. Eksekusi pengadaan lahannya berada di eksekutif atau Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD terkait.
"Kami kan sebagai dewan nggak tahu-menahu soal belanja dinas, kami hanya membahas perlu tidaknya dinas dikasih pagu," ucapnya.
Namun, ia menyatakan akan tetap mendukung proses penyelidikan yang dilakukan KPK. Jika memang diperlukan, ia siap dimintai keterangan dan jika perlu penyediaan data.
"Saya akan mendukung jika diperlukan data-data," tuturnya.
Penggeledahan gedung DPRD DKI
Baca Juga: Profil M Taufik, Mantan Wakil Ketua DPRD DKI yang Ruang Kerjanya Ikut Digeledah KPK
Diberitakan sebelumnya, penyidik KPK menggeledah beberapa ruangan di gedung DPRD DKI Jakarta pada Selasa kemarin malam. Sejumlah koper terlihat dibawa petugas lembaga antirasuah itu.
Pantauan Suara.com di lokasi, para penyidik keluar sekitar pukul 20.47 WIB dari lobby gedung lama DPRD DKI. Awalnya, sekitar enam mobil sempat diparkirkan di lobby gedung baru untuk menjemput penyidik.
Para awak media dan petugas pengamanan juga sudah menunggu kedatangan penyidik. Namun, mendadak lokasi keluar penyidik berubah ke lobby gedung lama yang berada di sebelahnya.
Terlihat penyidik dibantu petugas pengamanan dalam atau Pamdal gedung DPRD DKI memasukkan satu persatu koper ke dalam mobil secara terburu-buru. Penyidik juga keluar terpisah dari dua pintu keluar gedung dewan di Kebon Sirih itu.
Belum diketahui apa isi dari sejumlah koper yang dibawa penyidik tersebut. Para penyidik ini sudah memeriksa gedung DPRD sejak sore hari dan berlangsung selama sekitar lima sampai enam jam.
Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi angkat bicara soal penggeledahan yang dilakukan KPK di gedung DPRD DKI. Ia mempersilakan para penyidik dari lembaga antirasuah itu melakukan pemeriksaan di kantornya itu.
Prasetio pun menyatakan dukungannya terhadap penggeledahan KPK tersebut.
"Sebagai Ketua DPRD saya mendukung sepenuhnya proses penyelidikan yang dilakukan KPK," ujar Prasetio melalui keterangan tertulis, Selasa (17/3).
Namun, ia mengaku belum mengetahui pasti penyelidikan yang dilakukan tim KPK dalam perkara apa. Meski demikian ia memastikan bahwa seluruh proses penganggaran di DPRD DKI Jakarta dilakukan secara transparan dan terbuka untuk umum.
"Semua rapat Banggar saya buka, terbuka untuk umum. Siapa pun bisa menyaksikan. Dalam hal ini pelaksanaan anggaran sepenuhnya dilakukan eksekutif, DPRD menjalankan proses penganggaran tanpa melakukan intervensi," katanya.
Terpisah, Kepala Bidang Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan penggeledahan kantor DPRD DKI Jakarta pada Selasa (17/1) terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulogebang.
"Benar ada kegiatan penggeledahan dimaksud terkait pengumpulan alat bukti dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulogebang," kata Ali lewat keterangan tertulisnya.
Namun Ali belum bisa merinci secara pasti barang-barang yang diamankan penyidik KPK dari hasil penggeledahan tersebut. "Perkembangannya akan kami sampaikan kembali," ujarnya.
