Infografis
Suara.com - Ketua Bappilu PDI Perjuangan Bambang Wuryanto alias Bambang Pacul menegaskan keputusan terkait calon presiden dari PDIP benar-benar hanya menjadi wewenang dari Ketua Umum Megawati Soekarnoputri.
Megawati kata Pacul, sudah diamanatkan kongres untuk menjadi ketua umum aklamasi ditambah formatur tunggal. Ia menegaskan, dalam kongres juga sudah ditentukan urusan perihal capres dan cawapres ada di tangan Megawati.
"Itu apa artinya? Kekuasaan penuh ada di tangan beliau," kata Pacul di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu (18/1/2023).
Pacul kemudian menanggapi celetukan Ganjar Pranowo sebagai capres PDI Perjuangan dalam rapat dengar pendapat umum (RDPU) di Komisi III pada Selasa (17/1/2023). Celetukan itu disampaikan Anggota Komisi III DPR Fraksi PPP Arsul Sani.
Menurut Pacul, celetukan Arsul itu hanya bagian dari pendapat semata. Sebagai bagian dari masyarakat, tentu Arsul bebas menyatakan pendapat.
Pacul justru menekankan, urusan capres adalah kewenangan Megawati. Apapun yang terjadi, semisal banyaknya suara dukungan untuk beberapa pihak maju menjadi capres, namun kalau bukan Megawati yang memutuskan maka tidak bisa nyapres.
"Misalnya kalian mau mendukung Bagong, Petruk, atau seluruh republik. Mana apa? Republik Kaipang mendukung Bambang Pacul, Bu Mega nggak mendukung ya nggak iso. Nggak iso. Di partai lho ya, PDIP lho ya. Di PDIP nggak bisa," kata Bambang.
"Nah itu tergantung Bu Ketum. Pendapat, komentar, gendu roso, monggo," ujarnya.
Sebelumnya celetukan Arsul mengenai Ganjar capres PDIP disampaikam di sela-sela RDPU Komisi III DPR dengan Gerakan Rakyat Anti Madat dan Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta, Selasa (17/1/2023).
Baca Juga: Guntur Romli hingga Ade Armando Cs Deklarasi Dukung Ganjar Capres Biar Didengar PDIP
Mulanya, Arsul meyakinkan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta bahwa jika ada peluang untuk memproses hukum pengelola Meikarta, bakal dibantu oleh politisi Golkar Supriansa.
Dalam RDPU, Arsul menilai Gerakan Rakyat Anti Madat dan Perkumpulan Komunitas Peduli Konsumen Meikarta membawa persoalan dengan pengelola Meikarta ke ranah hukum. Bahkan, ia berujar salah satu anggota Komisi III dari Fraksi Golkar, yakni Supriansa bisa membantu.
"Ini berandai-andai dulu ya, peluang untuk mempidanakan pengurus termasuk yang dulu-dulu pengelola, kalau perlu nanti Pak Supriansa ini mengantar perwakilan ini mengadu ke Bareskrim Polri,"
Selain Supriansa, Arsul menyebut nama kolega lainnya di Komisi III yang dinilai bisa membantu. Terlebih dinilai Arsul, rekan-rekan sejawat punya jabatan mentereng di partainya masing-masing.
"Apalagi baru datang ini dari Habiburokhman ini nggak main-main, Waketum Gerindra, capresnya Pak Prabowo yang jelas," kata Arsul.
"Kalau ini Golkar, capresnya Pak Airlangga Hartarto saya tahu," kata Arsul menujuk Supriansa.
Arsul berlanjut menunjukan anggota Komisi III dari Fraksi PDIP, Johan Budi.
"Kalau sebelah saya capresnya Pak Ganjar Pranowo, eh salah?" celetuk Arsul.
Setelahnya, Arsul tidak melanjutkan perihal capres-cawapres di masing-masing partai. Ia kembali ke topik pembicaraan perihal aduan dari masyarakat menyoal Meikarta.
"Jadi tolong agar apa yang sudah bapak sampaikan saya apresiasi, tapi perlu juga dokumen-dokumen hukumnya di-copy atau kalau enggak mau repot di PDF di-WA kepada teman-teman di sekretariat Komisi III sehingga kita bisa dalami soal itu," kata Arsul.
