Suara.com - Pertemuan antara Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan dengan Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh turut disorot pengamat politik Refly Harun.
Menurut Refly, pertemuan terebut diduga tak jauh dari urusan Pilpres dan reshuffle. Pasalnya, belum lama ini Presiden Jokowi diduga akan melakukan reshuffle terhadap menteri-menterinya tak lama setelah NasDem mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai calon presiden di Pilpres 2024.
Mencuat dugaan bahwa menteri-menteri yang akan direshuffle tersebu adalah dari Partai NasDem yang dipimpin Surya Paloh.
Kendati begitu, Refly menilai bahwa pertemuan itu justru menunjukkan bahwa ada kemungkinan Nasdem tidak jadi ditendang dari kabinet.
Baca Juga: Seperti Karma, Cak Nun Buka-bukaan Dampak Besar Sebut Jokowi Firaun: Seharusnya Tidak Saya Ucapkan
"Bisa jadi dengan pertemuan ini, menteri-menteri NasDem tidak direshuffle. Tapi dalam politik tidak ada free lunch (makan siang gratis," kata Refly.
Refly menilai bahwa masing-masing pihak memiliki jalan berbeda. Bisa jadi ada kesepakatan antara Luhut dan Surya Paloh.
Misalnya jika Surya Paloh gagal membangun koalisi bersama Demokrat dan PKS untuk mengusung Anies, maka harus kembali menuruti pemerintah soal capres yang didukung Jokowi.
"Misal karena masing-masing beda jagoan gentlement agreement-nya you kalau tidak berhasil membangun koalisi balik lagi ya ke istana," Refly menduga.
Seperti diketahui, koalisi tiga partai pendukung pencapresan Anies Baswedan itu belum kunjung diresmikan. Muncul dugaan bahwa koalisi itu akan gagal terbentuk mengingat sudah beberapa bulan tak kunjung menyatukan suara setelah deklatasi Anies.
Baca Juga: Curhat Gibran Tak Romantis, Selvi Ananda Selalu yang Pertama Bilang 'I Love You'
Selain itu, peran Luhut yang selalu ada di setiap dinamika politik sekitar lingkungan istana juga tak luput dari sorotan.
"Setiap sirkulasi elite di negeri ini konon selalu melibatkan Luhut Binsar Pandjaitan," imbuh Refly.
Bukan hanya di Golkar, partai yang menaungi Luhut, tapi Menko Marves ini juga nyaris selalu ada di segala urusan.
"Bahkan lintas partai, tidak hanya untuk Golkar saja dan itu sudah jadi rahasia umum," tambah Refly.
Disclaimer: Artikel ini merupakan kerja sama Suara.com dengan Warta Ekonomi. Hal yang terkait dengan tulisan, foto, grafis, video, dan keseluruhan isi artikel menjadi tanggung jawab Warta Ekonomi.