Infografis
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dikabarkan juga memeriksa ruangan Ketua DPRD DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi saat penggeledahan di gedung DPRD DKI, Selasa (18/1/2022) kemarin. Sejumlah ruangan fraksi lain juga ikut didatangi oleh penyidik.
Hal ini disampaikan oleh Anggota Fraksi PSI DPRD DKI, Justin Andrian Untayana. Ia mengaku mendapatkan informasi lokasi ruangan mana saja yang digeledah KPK dari pegawai gedung DPRD DKI.
Berdasarkan informasi yang ia terima, petugas lembaga antirasuah itu memeriksa lantai 2, 4, 6, dan 10 gedung DPRD DKI.
Diketahui di lantai 2 gedung DPRD DKI ditempati fraksi Gerindra, lalu lantai 4 fraksi PSI dan Golkar, lantai 6 PKS bersama PPP-PKB, serta lantai 10 Ketua DPRD DKI.
Baca Juga: Fantastis!! Nilai Kasus Korupsi Lukas Enembe Bisa Mencapai 1 Triliun
Meski demikian, Justin memastikan ruangan fraksi PSI tidak ikut digeledah oleh KPK. Penyidik hanya memeriksa ruangan fraksi Golkar.
![Petugas keamanan kantor DPRD DKI Jakarta berjaga saat pengeledahan kantor DPRD DKI Jakarta oleh KPK di Jakarta, Selasa (17/1/2023). [ANTARA FOTO/Muhammad Adimaja]](https://media.suara.com/pictures/653x366/2023/01/18/31192-kpk-geledah-gedung-dprd-dki.jpg)
"Saya sudah pastikan juga dengan pihak kantor, bahwa sekalipun KPK ke lantai 4, tapi fraksi PSI tidak digeledah," ujar Justin saat dikonfirmasi, Rabu (18/1/2023).
Sementara Sekretaris Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PSI DKI Jakarta, Elva Farhi Qolbina menyatakan PSI tidak terlibat sama sekali dengan dugaan kasus korupsi pengadaan lahan di Pulogadung, Jakarta Timur yang diusut KPK.
Menurutnya saat kasus dugaan korupsi itu terungkap pada tahun 2018, PSI belum masuk ke DPRD DKI.
"Penggeledahan ini kan berkaitan dengan kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulogebang. Kasus lama dari tahun 2018-2019 ketika PSI DKI belum masuk parlemen, kami belum masuk Kebon Sirih. Jadi jangan dikait-kaitkan dengan PSI," pungkasnya.
Baca Juga: Gedung DPRD DKI Digeledah KPK, Lampu Dimatikan dan Tak Boleh Ada yang Masuk
DPRD DKI Digeledah KPK
Sebelumnya penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) selesai melakukan penggeledahan di gedung DPRD DKI Jakarta pada Selasa (17/1/2023). Sejumlah koper terlihat dibawa petugas lembaga antirasuah itu.
Pantauan suara.com di lokasi, para penyidik keluar sekitar pukul 20.47 WIB dari lobby gedung lama DPRD DKI. Awalnya, sekitar enam mobil sempat diparkirkan di lobby gedung baru untuk menjemput penyidik.
Para awak media dan petugas pengamanan juga sudah bersiap menyambut kedatangan penyidik. Namun, mendadak lokasi penyidik keluar diganti menjadi lobby gedung lama yang berada di sebelahnya.
Terlihat penyidik dibantu petugas pengamanan dalam (pamdal) gedung DPRD DKI memasukan satu persatu koper ke dalam mobil secara terburu-buru. Penyidik juga keluar terpisah dari dua pintu keluar gedung Legislator Kebon Sirih itu.
Belum diketahui apa isi dari sejumlah koper yang dibawa penyidik tersebut. Para penyidik ini sudah memeriksa gedung DPRD sejak sore hari dan berlangsung selama sekitar lima sampai enam jam.
Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta Prasetio Edi Marsudi angkat bicara soal penggeledahan yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung DPRD DKI. Ia mempersilakan para penyidik dari lembaga antirasuah itu melakukan pemeriksaan di kantornya itu.
Prasetio pun menyatakan dukungannya terhadap penggeledahan KPK itu.
"Sebagai Ketua DPRD saya mendukung sepenuhnya proses penyelidikan yang dilakukan KPK," ujar Prasetio melalui keterangan tertulis, Selasa (17/3).
Namun, ia mengaku belum mengetahui pasti penyelidikan yang dilakukan tim KPK dalam perkara apa. Meski demikian ia memastikan bahwa seluruh proses penganggaran di DPRD DKI Jakarta dilakukan secara transparan dan terbuka untuk umum.
"Semua rapat Banggar saya buka, terbuka untuk umum. Siapa pun bisa menyaksikan. Dalam hal ini pelaksanaan anggaran sepenuhnya dilakukan eksekutif, DPRD menjalankan proses penganggaran tanpa melakukan intervensi," pungkasnya.
Terpisah, Kepala Bidang Pemberitaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Ali Fikri membenarkan penyidik KPK menggeledah Kantor DPRD DKI Jakarta pada Selasa (17/1/2023).
Ali mengemukakan, penggeledahan tersebut terkait kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulogebang.
"Benar ada kegiatan penggeledahan dimaksud terkait pengumpulan alat bukti dugaan korupsi pengadaan tanah di Pulogebang," kata Ali lewat keterangan tertulisnya, Selasa (17/1/2023).
Namun Ali belum bisa merinci secara pasti barang-barang yang diamankan penyidik KPK dari hasil penggeledahan tersebut.
"Perkembangannya akan kami sampaikan kembali," ujarnya.
