Infografis
Suara.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memastikan bakal menjerat kembali Direktur PT Loco Montrado (LM), Siman Bahar alias Bong Kin Phin sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi kerja pengolahan anoda logam dengan PT Aneka Tambang (Antam) Tbk.
Hal itu diungkapkan Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Karyoto, setelah lembaga antikorupsi kalah pada praperadilan yang diajukan Siman Bahar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada putusan pengadilan penetapan tersangka terhadap Siman Bahar dinyatakan tidak sah.
"Terkait dengan Siman Bahar, SB, masalah Praperadilan kita kalah enggak ada masalah itu. Karena pada saat itu mungkin sudah kita kaji oleh tim sidik dan JPU bahwa alasan kami dikalahkan, memang pada saat itu ada hal yang belum terlalu kuat," kata Karyoto di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (17/1/2023).
Dia memastikan penyidik KPK kekinian memiliki alat bukti yang lengkap untuk kembali menjadikan Siman Bahar sebagai tersangka.
"Nah, sekarang ini sudah kuat. Nanti akan kami ulangi lagi, Sprindik kita perbarui," ujar Karyoto.
Konstruksi Perkara
Pada kasus ini, KPK telah resmi menetapkan dan melakukan penahanan terhdap General Manager Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia PT Antam Tbk, Dodi Martimbang (DM).
Dia diduga melakukan perbuatan korupsi pada kerja sama pengolahan anoda logam (dore kadar emas renda) dengan PT Loco Montrado (LM). Akibatnya negara mengalami kerugian mencapai Rp 100,7 miliar.
Wakil Ketua KPK Alexander Marwata menyebut perkara ini terjadi pada 2017. Saat itu unit bisnis pengolahan dan pemurnian (UBPP) logam mulia PT Antam melaksanakan kerjasama berupa kontrak karya pemurnian anoda logam menjadi emas dengan beberapa perusahaan yang memiliki kualifikasi dibidang pemurnian anoda logam. Pada saat itu, Dodi menjabat General Manager UBPP PT Antam.
Baca Juga: Polemik Soal Kesehatan Lukas Enembe, KPK: Tak Perlu Berobat Ke Luar Negeri, Cukup Di RSPAD
"Ketika kontrak karya akan dilaksanakan, Tersangka DM diduga secara pihak mengambil kebijakan untuk tidak menggunakan jasa dari perusahaan yang sebelumnya telah dilakukan penandatangan kontrak karya tersebut dengan tidak didukung alasan yang mendesak," ujar Alex saat menggelar konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (17/1/2023).
