Infografis
Pendirian rumah ibadah juga harus memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis bangunan gedung yang disebutkan dalam pasal 14 ayat 1.
Kemudian, dalam ayat 2 dijelaskan beberapa persyaratan khusus dalam pembangunan rumah ibadah.
Pertama, daftar nama dan KTP pengguna rumah ibadah harus paling sedikit 90 orang yang telah disahkan oleh para pejabat setempat.
Kedua, dukungan masyarakat setempat paling sedikit harus berjumlah 60 orang yang disahkan oleh lurah atau kepala desa.
Ketiga, harus ada rekomendasi secara tertulis dari kepala kantor departemen agama kabupaten/kota.
Terakhir, adanya rekomendasi tertulis dari FKUB (Forum Kerukunan Umat Beragama) Kabupaten/kota.
Tidak hanya berdasarkan pada peraturan di atas, melansir dari laman Sistem Informasi Pelayanan Publik Kemenpan RB, disebutkan pula syarat-syarat administratif lain yang harus dipenuhi, antara lain:
- Surat Pernyataan Kesanggupan mematuhi ketentuan teknis dan menanggung risiko konstruksi bangunan (format IMB 2) bermaterai cukup.
- Menunjukkan adanya sertifikat hak atas tanah atau akta jual beli.
- Bukti lunas pembayaran pajak bumi dan bangunan (PBB)-P2 tahun berjalan.
- Gambar rencana arsitektur bangunan (denah tampak dan potongan skala 1:100 atau 1:200) dengan format DWG atau format CAD.
- Perhitungan dan gambar rencana konstruksi serta laporan hasil penyelidikan tanah untuk jenis bangunan bertingkat di atas empat lantai.
- Izin lingkungan atau SPPL Dinas Lingkungan Hidup.
- IMB terdahulu dan gambar bangunan gedung apabila bermaksud bongkar-berdirikan atau perubahan fungsi, memperluas atau memperbaiki bangunan gedung.
- Saran teknis penggunaan dan pemanfaatan rumija dan/atau saran teknis penataan drainase dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
- Saran teknis lalu lintas atau rekomendasi penilaian analisis dampak lalu lintas dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perhubungan.
- Rencana Tapak/Siteplan yang telah disahkan bagi yang memenuhi kriteria siteplan untuk luas alahan di atas 750 m2
- Saran teknis penggunaan dan pemanfaatan rumija dan/atau saran teknis penataan drainase dari perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.
Selain itu, panitia pembangunan rumah ibadah juga diharuskan izin pembangunan secara daring melalui situs web perizinan masing-masing daerah. Jangka waktu penyelesaian izin dilakukan dalam 14 hari kerja.
Bupati/walikota akan memberikan keputusan selambat-lambatnya 90 hari sejak permohonan pendirian rumah ibadah tersebut diajukan.
Kontributor : Syifa Khoerunnisa
