Infografis
Suara.com - Politik identitas yang biasanya menguat dalam kontestasi politik di tanah air dalam beberapa kali gelaran suksesi di nasional maupun daerah menjadi salah satu hal yang menjadi sorotan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dalam arahannya pada acara Rakornas Kepala Daerah dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Se-Indonesia di Sentul, Bogor, Jawa Barat (Jabar), Jokowi menegaskan tidak ingin masyarakat menjadi korban politik identitas di ajang Pemilu 2024.
"Masalah stabilitas politik dan keamanan menuju pada Pemilu 2024, saya minta betul-betul saudara-saudara bisa menjaga situasi kondusif. Menjaga agar masyarakat kita tidak menjadi korban politik. Namanya politik identitas," katanya pada Selasa (17/1/2023).
Tak hanya itu, ia juga mengingatkan kepada aparat TNI dan Polri agar tidak terlibat dalam politik praktis. Tak hanya itu, ia juga meminta kepala dan pimpinan daerah memetakan potensi kerawanan pemilu.
Baca Juga: Jokowi Minta Kepala Daerah Turunkan Angka Kemiskinan Ekstrem hingga 0 Persen di 2024
"Jangan pas kejadian baru kita pontang-panting sibuk ke sana ke sini. Salah siapa ini? Salah siapa ini?" katanya pula.
Selain itu, Jokowi menekankan agar semua pihak memiliki sensitivitas selama tahun politik serta sering turun ke lapangan, sehingga kejadian kecil bisa diredakan.
"Saya titip betul masalah ini," kata Jokowi pula.
Tak hanya itu, ia juga menekankan kepada kepala daerah untuk memastikan semua pemeluk agama bisa beribadah sebagaimana yang dijamin dalam konstitusi.
Mantan Wali Kota Solo ini bahkan menegaskan, jangan ada peraturan wali kota atau instruksi bupati yang melarang pembangunan tempat ibadah.
Baca Juga: Kalau Gak Diusung Jadi Capres PDIP, Ganjar: Sudah Itu Urusan Ibu Mega
“Karena saya lihat masih terjadi. Kadang-kadang saya berpikir 'sesusah' itu kah orang yang akan beribadah? Sedih itu kalau kita mendengar,” kata Jokowi.
